Di tengah-tengah gairah besar Kepada nobar Sinema dokumenter PESTA BABI, kita dikagetkan oleh Informasi pelarangan pemutaran Sinema tersebut di beberapa universitas di Mataram–Universitas Mataram, UIN Mataram, dan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pelarangan tersebut melibatkan pihak Rektorat dan tentara.
Realitas konyol tersebut merupakan bentuk sensor institusional perguruan tinggi dan sensor militer terhadap penyebarluasan wacana dan pengetahuan yang dikonstruksi secara kritis di dalam Pesta Babi. Para mahasiswa sebagai subjek akademis yang sudah semestinya meningkatkan pengetahuan mereka tentang masalah kebangsaan, lingkungan, dan kebudayaan dipaksa mengalami kekerasan psikis.
Birokrat kampus sejatinya harus menjamin proses akademik Kepada terhubung dengan masalah kontekstual. Universitas Mempunyai otonomi Kepada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis potensi dan masalah di masyarakat. Dari aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian diharapkan lahir pemahaman-pemahaman kritis, kreatif, dan inovatif yang Bisa melahirkan perspektif atau solusi Kepada masalah publik.
Mengapa birokrat kampus melarang atau mendukung Pelarangan pemutaran oleh tentara? Kondusivitas kampus menjadi Dalih. Wacana kondusifitas adalah alat legitimasi kekuasaan di era Orde Baru yang direproduksi di era pascareformasi. Menjadi absurd ketika birokrat kampus bertindak sebagai pendukung wacana otoriter militeristik. Apakah Eksis tekanan terhadap mereka? Kalaupun Eksis, mereka Sebaiknya melawan karena kampus Mempunyai kebebasan akademik yang dijamin undang-undang. Lagipula, secara etis kampus Sebaiknya menjadi corong dan penggerak bagi penguatan Logika kritis Kepada menyikapi bermacam masalah di Republik ini, bukan malah menjadi penyubur otoritarianisme yang menciderai rasa Ingin Mengerti.
Lebih jauh Kembali, kita Bisa Menyaksikan pelarangan nobar Pesta Babi sebagai kekerasan epistemik, meminjam istilah Gayatri Spivak, seorang Ahli kajian budaya dan poskolonial dari India. Kekerasan epistemik adalah bentuk dan proses penghancuran, penindasan, atau peminggiran wacana dan pengetahuan lain melalui perspektif teoretis dan praktik metodologis akademis dari pihak dominan (misal kolonial dan Barat). Dalam Metode berpikir demikian, pengetahuan lain yang berbeda seperti perspektif masyarakat adat diposisikan sebagai inferior yang jauh dari prinsip akademis.
Dengan perspektif kekerasan epistemik kita Bisa Menyaksikan kolaborasi birokrat kampus dan militer Kepada meminggirkan pengetahuan tentang kompleksitas masalah yang berasal data lapangan dan Bunyi penolakan masyarakat adat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah pusat. Pengarah adegan Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono menawarkan representasi permasalahan dan perlawanan Kaum Papua Selatan terhadap proyek strategis nasional (PSN) Kepada sawit dan tebu yang menghancurkan hutan ulayat. Ketika nobar Sinema ini dilarang, sejatinya tengah terjadi Restriksi hasrat berpengetahuan mahasiswa terkait Papua yang menerobos model pengetahuan oleh penguasa.
Pesta Babi Bisa menjadi pintu masuk bagi sivitas akademika Kepada memahami kompleksitas masalah di Papua akibat paradigma pembangunan pusat yang berakar sejak awal Orde Baru. Mereka Bisa menemukan pengetahuan tentang kerugian ekonomi, sosial, kultural, dan ekologis dialami oleh rakyat Papua. Tetapi, pemerintah pusat melakukan monopoli pengetahuan dengan Enggak memunculkan kompleksitas masalah tersebut dalam Kitab-Kitab sekolah. Apa yang dihadirkan adalah keunikan budaya dan keindahan alam Papua.
Fakta penderitaan rakyat Papua akibat kekerasan oleh aparat keamanan dari dulu hingga kini Enggak pernah dinarasikan dalam Kitab-Kitab bacaan. Bahkan di media massa, yang lebih banyak muncul adalah perlawanan Golongan rakyat bersenjata. Sementara, Unsur mengapa mereka melawan aparat penguasa jarang dibicarakan dengan Cocok.
Kolonialisme sejatinya menjadi kerangka operasional yang mendasari kekuasaan Indonesia di Papua. Sumberdaya alam Papua dieksploitasi secara rakus sejak awal Orde Baru. Gunung-gunung yang menurut keyakinan leluhur merupakan awal kehidupan digali sedemikian dalamnya demi emas dan tembaga. Sementara, fasilitas publik dan kehidupan rakyatnya Tetap jauh dari kata layak. Papua diposisikan sebagai dapur bagi masa depan Indonesia yang ikut menanggung beban ekonomi kawasan lain.
Ketika gunung yang Tetap dikeruk secara rakus dibumbui ucapan heroik dan patriotik, “kita berhasil menguasai saham Freeport,” Jokowi dengan bangga mencanangkan PSN di Merauke dengan menggunakan kawasan hutan. Sebagai presiden yang dinarasikan paling sering berkunjung ke Papua lengkap dengan representasinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, Jokowi punya Dalih yang tampak luar Lazim: ketahanan pangan dan kedaulatan Daya. Presiden Prabowo yang didukung Jokowi melanjutkan PSN di Papua dengan suka cita, mengabaikan Bunyi penolakan dan perlawanan masyarakat pribumi terhadap penghancuran hutan yang selama ini menjadi ruang hidup dan melakukan aktivitas budaya sebagai pengikat identitas.
Pendekatan konstitusional dan keamanan selalu menjadi pilihan proyek Jakarta di Papua. Penguasa berdalih Eksis perintah undang-undang Kepada menguasai bumi dan isinya guna dimanfaatkan sebesar-besarnya Kepada kesejahteraan rakyat. Masalahnya, aspek kesejahteraan Enggak cukup hanya dengan dibangunnya gedung-gedung megah di tanah Papua, alih-alih, keterjaminan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sayangnya, itu Segala Tetap jauh api dari panggang. Kepada mengantisipasi menguatnya perlawanan rakyat pribumi, institusi komando militer baru didirikan atas nama keamanan yang juga berarti kenyamanan bagi pihak swasta yang berinvestasi di PSN.
Dalam konteks Pengajaran Kepada rakyat Papua dan Indonesia terkait kompleksitas masalah di balik aktivitas PSN, Sinema Pesta Babi diproduksi. Para sineasnya sadar bahwa Eksis tujuan ekologis, sosial, ekonomi, kultural, dan politik yang mendasari pembuatan dokumenter yang didanai secara gotong-royong tersebut. Sinema ini mengkonstruksi wacana tanding terhadap kebijakan negara yang Konkret-Konkret merusak hutan Papua yang Enggak hanya bermanfaat bagi Orang, tetapi juga bagi aneka Tanaman dan Hewan. Salah satu dampaknya adalah musnahnya habitat babi hutan dan hewan-hewan lain lain yang Lazim mencari makan di hutan.
Secara adat, ritual pesta babi bukan sekedar selebrasi menikmati daging. Bagi Kaum Papua tradisi ini menghadirkan Maksud persaudaraan, syukur, dan penyelesaian konflik. Babi merupakan binatang yang menjadi simbol kekuatan kultural, sosial, dan ekonomi. Selain itu, hutan adalah kekuatan ekonomi dan kedaulatan pangan bagi rakyat Papua. Di sana mereka mencari dan memanen sagu serta bahan makanan lain, termasuk babi hutan. Ketika deforestasi atas nama PSN Lanjut berlanjut, maka kedaulatan pangan dan ekonomi mereka terancam.
Maka, judul Pesta Babi menawarkan wacana dan pengetahuan Kepada rakyat Indonesia tentang Dampak destruktif dari bermacam kebijakan dan proyek pusat di Papua. Bahwa bermacam wacana dan pengetahuan yang dilegitimasi oleh kekuasaan negara nyatanya penuh manipulasi demi melanggengkan penguasaan terhadap kekayaan Papua. Generasi penerus Bisa mendapatkan asupan pengetahuan yang Bisa menjadi bahan dan data Kepada Lanjut berpikir kritis tentang eksistensi rakyat dan tanah Papua yang Tetap Lanjut dikendalikan dan dikuasai. Wajar kiranya ketika para sineas melengkapi judul Pesta Babi dengan “Kolonialisme di Era Kita” karena realitasnya memang demikian.
Ketika Berbagai Ragam wacana dan pengetahuan tanding tersebut dilarang Kepada disebarkan atas nama kondusivitas dan ketertiban, sejatinya kekerasan epistemik hasil kolaborasi birokrat kampus dan pihak militer menumbuhkan kolonialisme pengetahuan, sebuah konsep dan praktik yang berasal dari era kolonial dan berlanjut di era pascakolonial. Mengikuti pemikiran Aníbal Quijano, pemikir Amerika Latin, kolonialisme pengetahuan adalah praktik kekuasaan berbasis Penguasaan sistem pemikiran, pengetahuan, dan metodologi Barat yang diposisikan sebagai rezim kebenaran dan standar universal yang dibangun dan diperkuat melalui kekerasan epistemik dengan mengabaikan sekaligus merendahkan dan meminggirkan pengetahuan non-Barat.
Selama ini, masyarakat pribumi Papua Enggak hanya menderita secara ekonomi dan ekologis akibat ekploitasi terhadap alam mereka. Lebih dari itu, pengetahuan, ekonomi, dan budaya lokal mereka dengan Tanda integrasi Orang dengan alam ditundukkan oleh pengetahuan dan teknologi yang digerakkan Orang-Orang rakus. Hutan, gunung, sungai, lembah, dan laut dieksploitasi Kepada keperluan investasi yang mendukung PSN. Orang Papua dengan Berbagai Ragam budaya, pengetahuan, dan praktik ekonomi lokal mereka dinihilkan dan direduksi menjadi objek yang dijanjikan akan sejahtera dengan pola-pola modern warisan kolonialisme Eropa. Apa gunanya punya gunung dan hutan yang berpotensi besar kalau Enggak dikeruk emas dan tembaganya? Apa gunanya punya hutan luas kalau Enggak Mempunyai nilai tambah yang Bisa didapatkan dari pembabatan Kepada perkebunan, pertanian atau tambang? Bukankah pengetahuan dan teknologi modern memungkinkan itu Segala terjadi?
Ketika semakin banyak akademisi yang membenarkan prinsip tersebut dengan ikut melakukan atau mendukung deforestasi dan Pendayagunaan hutan Papua serta ketika semakin banyak Kaum Indonesia yang menerimanya sebagai kebenaran, kolonialisme pengetahuan akan dianggap wajar dan diposisikan sebagai kebenaran. Orang semakin acuh tak acuh dengan kerusakan ekologis karena yang terpenting adalah peningkatan pendapatan negara yang dijanjikan berdampak pada kemakmuran. Padahal dalam praktiknya Enggak demikian. Maka, dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, Segala janji keberlanjutan sebagaimana dikampanyekan dalam SDGs dan janji kesejahteraan akan semakin jauh dari ketercapaian.
Pesta Babi secara diskursif berusaha melawan kolonialisme pengetahuan terkait Papua dengan menarasikan budaya lokal sebagai basis perlawanan terhadap kebijakan dan proyek negara yang mengancam kehidupan rakyat. Kaum Indonesia, dari anak-anak hingga orang Uzur, mendapatkan asupan bergizi yang dipinggirkan dalam narasi dan pengetahuan Formal negara tentang Papua. Dari situlah mereka akan Mempunyai kesempatan Kepada berpikir kritis dan konstruktif tentang bagaimana Sebaiknya membangun Papua berbasis pengetahuan, budaya, dan ekonomi lokal mereka yang terbukti Bisa bertahan dari generasi ke generasi. Kalaupun Eksis pengetahuan dan teknologi modern yang digunakan, Enggak Bisa dibenarkan Kepada menghancurkan alam yang berarti mengancam eksistensi rakyat Papua.
Jadi, sangat ironis dan absurd ketika perjuangan berbasis identitas Papua yang dihadirkan dalam Pesta Babi harus dilarang dan ditakuti, sedangkan banyak pengetahuan, budaya, dan ekonomi lokal yang sebenarnya Bisa menjadi alternatif Kepada membangun Area lokal agar Enggak melanggengkan kolonialisme pengetahuan dan repetisi kolonialisme. Dan, sangat tragis kalau perguruan tinggi ikut berpartisipasi secara aktif dalam penguatan kolonialisme pengetahuan tersebut.
Ikwan Setiawan, Pengajar dan peneliti di Fakultas Ilmu Budaya UNEJ
