Nama-Nama Baru Member DPR Dapat Buat Perubahan Budaya Politik

Nama-Nama Baru Anggota DPR Bisa Buat Perubahan Budaya Politik
Suasana pelantikan anggota DPR RI 2024-2029(MI/Susanto)

AKADEMISI Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan, deretan nama baru yang menempati legislatif baik di DPR bisa diikuti perubahan budaya politik lebih positif.

“Dengan adanya dominasi wajah baru pada deretan nama pimpinan DPR dan DPD tentunya membawa harapan bagi masyarakat,” kata Ardli saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/10)

Ardli mengatakan bahwa wajah baru di legislatif diharapkan dapat mengubah cara pandang dan budaya berpolitik di Indonesia ke arah lebih baik.

Baca juga : Kaesang Ucapkan Selamat untuk Puan Terpilih Kembali Sebagai Ketua DPR

Selain itu, lanjut Ardli wajah baru juga dapat benar-benar menjalankan tugas pokok fungsinya untuk melakukan “checks and balances” terhadap jalannya pemerintahan ke depan.

Cek Artikel:  Pengamat Sebut IKN Simbol Kekuasaan Politik Jokowi

“Dengan adanya perubahan deretan nama baru di jajaran pimpinan DPR dan DPD diharapkan dibarengi dengan perubahan budaya politik dan kemauan untuk lebih berfikir ke arah demokrasi yang lebih esensial,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain itu juga diharapkan wajah baru ini semakin dapat membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam konteks mekanisme legislasi di Indonesia.

Baca juga : Tak Terdapat Hubungan Puan Jadi Ketua DPR dan PDIP Masuk Koalisi Prabowo

Karena lanjut Ardli, terwujudnya politik keterwakilan dalam sebuah sistem demokrasi salah satu kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Sehingga salah satu tugas utama para anggota legislatif yang merupakan representasi dari rakyat adalah membuka ruang partisipasi tersebut.

Cek Artikel:  Jumlah Komisi DPR, PAN Sebut Wacana Jadi 13

“Tetapi harapan itu akan terwujud hanya jika budaya politik elitisme di Indonesia bisa berubah,” katanya.

Ardli mengatakan, ketika elit-elit politik di Indonesia masih menyuburkan budaya elitisme, maka tidak ada harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun legislasi.

“Perubahan struktur di DPR dan DPD ini hanya akan menjadi pergantian ‘kover’ semu, tetapi nihil esensi ketika budaya elitism masih berjalan,” ujarnya. (Ant/P-5)

 

Mungkin Anda Menyukai