PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan telah mengalirkan Rp113,59 triliun untuk penyediaan likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan.
Bilangan tersebut merupakan total dana yang telah dialirkan melalui pembiayaan dan sekuritsasi sejak SMF berdiri hingga Semester I 2024. Direktur Primer SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa SMF sebagai liquidity provider di sektor perumahan memainkan peran krusial dalam memastikan pasar pembiayaan perumahan tetap likuid, stabil, dan efisien.
“Salah satu wujud dari fungsi tersebut adalah melalui asset recycle portofolio kredit kepemilikan rumah (KPR) yang ada di perbankan yang tujuannya adalah untuk mengurangi maturity mistmatch (kesenjangan waktu pendanaan dengan jangka waktu kredit),” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (1/10).
Baca juga : Ketimbang Rumah Dinas, Tunjangan Perumahan DPR Lebih Bermanfaat
Selain itu, SMF juga berkontribusi dalam penurunan beban fiskal pemerintah (fiscal tools) melalui leveraging. Sejak 2018 hingga Juni 2024, SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran tersebut berasal dari PMN Rp9,33 triliun dan sisanya Rp14,74 triliun merupakan hasil leveraging oleh SMF.
Tetap dalam perannya sebagai fiscal tools pemerintah, SMF turut mendukung redistribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial yakni Program Bingungkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh dan Pembiayaan Homestay. Program ini merupakan bentuk dukungan SMF dalam pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia.
Ananta juga menjelaskan peran SMF dalam ekosistem perumahan. SMF sebagai sekretariat ekosistem perumahan secara aktif melakukan kajian dan memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan.
“SMF baru saja mendirikan SMF Research Institute, salah satu outputnya adalah Policy Paper,” sebut Ananta.
Baca juga : Komisioner Tegaskan Tapera Bukan Iuran, Tapi Tabungan Pengentasan Backlog Perumahan
Policy Paper tersebut merupakan hasil kolaborasi SMF Research Institute bersama Kementerian PU-Pera, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor perumahan.
Intervensi itu di antaranya seperti program perumahan yang tersegmentasi, pembiayaan bagi pekerja informal, asset recycling, serta peningkatan peran pemerintah daerah.
Secara terpisah, Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist PT SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB). “Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan dimana masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,” kata Martin.
Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia.
Kagak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, ia mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus. (S-1)
