EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menyampaikan selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penurunan angka kemiskinan terbilang minim yakni hanya 1,37 juta orang. Indef mencatat angka kemiskinan di 2014 sebesar 10,96% atau menjadi 27,73 juta penduduk. Lewat, angka tersebut berkurang tipis menjadi 9,57% atau sebanyak 26,36 juta di 2022.
“Jadi, penurunan angka kemiskinan sangat kecil hanya berkurang 1,37 juta,” ujar Didin dalam Seminar Nasional Penilaian 1 Sepuluh tahun Pemerintahan Jokowi secara daring, Kamis (3/10).
Baca juga : 10 Mengertin Jokowi Gagal Turunkan Tingkat Kemiskinan sesuai Sasaran
Selain itu, Didin juga menyampaikan Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang dipatok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bilangan kemiskinan ditargetkan turun menjadi 10% pada 2015, namun realisasinya mencapai 11,1%. Pada 2016, target angka kemiskinan dipatok menjadi 9,5%, tetapi realisasinya meleset dari target yakni 10,7%. Pada 2017, penurunan angka kemiskinan juga tidak mencapai target RPJMN yang dipatok 9% dengan realisasi sebesar 10,12%.
Baca juga : Bilangan Kemiskinan di Kota Sukabumi Cenderung Turun Pascapandemi Covid-19
Kemudian, tahun berikutnya pemerintah hanya mampu menekan angka kemiskinan di level 9,66%, gagal mencapai target yang sebesar 8%. Pada 2019, pemerintahan Jokowi hanya mampu menekan angka kemiskinan di level 9,22%, tidak mencapai target yang sebesar 7,5%.
Periode kedua kepemimpinan Jokowi juga gagal menurunkan angka kemiskinan sesuai target. Pada RPJMN 2020-2024 target yang dipasang pada kisaran 6,5%, namun angka kemiskinan masih di kisaran 9% hingga pertengahan 2024.
“Jadi, tidak ada target RPJMN yang tercapai. Dalam beberapa tahun berakhir, realisasinya semakin jauh dari target RPJMN,” jelas salah satu pendiri Indef itu. (H-3)
