Liputanindo.id SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) merespon potensi kenaikan permintaan dan harga bahan pangan serta angkutan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024.
HLM TPID yang dipimpin Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Erwin Gunawan Hutapea di Surabaya pada Jumat (8/3/2024) ini mengusung program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali) guna mengendalikan inflasi.
“Kita perlu memperkuat komitmen JATIM SIGATI sebagai langkah kolaboratif untuk menjaga inflasi pada HBKN 2024 di rentang sasaran nasional 2,5±1%,” kata Adhy Karyono kepada awak media usai HLM TPID di Surabaya.
Program JATIM SIGATI menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi, yakni (1) Keterjangkauan Harga melalui program stabilisasi harga diantaranya intensifikasi operasi pasar; (2) Ketersediaan Pasokan melalui program pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam; pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan; (3) Kelancaran Distribusi melalui program penguatan kerjasama dan fasilitasi distribusi komoditas; serta (4) komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah; peningkatan kualitas digitalisasi data, dan pengendalian ekspektasi inflasi.
Guna mendukung penerapan program tersebut HLM TPID menghasilkan delapan komitmen utama pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pertama, giat stabilisasi harga pangan melalui OP/GPM/SPHP. Kedua, optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK).
Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan selama HBKN dengan memastikan kelancaran panen di daerah sentra dan giat sidak gudang dan distributor. Keempat, memperkuat kerjasama intra provinsi antara daerah surplus dan defisit.
Kelima, memastikan kelancaran arus orang dan barang selama HBKN melalui kecukupan armada angkutan berbagai moda serta program mudik gratis. Keeenam, menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan.
Ketujuh, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan. Kedelapan, peningkatan kualitas digitalisasi data melalui pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga.
”Koordinasi, kerjasama, dan sinergi antara Pempus, Pemda, dan Bank Indonesia dalam TPIP dan TPID berperan penting dalam meminimalkan tekanan inflasi, terutama dari sisi supply,” kata Erwin.
Erwin menjelaskan dari komitmen tersebut, TPID Jatim telah melakukan upaya pengendalian inflasi jelang HBKN Idul Fitri, yakni : pelaksanaan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis di lebih dari 350 titik lokasi yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota; optimalisasi EPIK TPID di 15 kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang berkelanjutan; Penyelenggaraan mudik gratis moda bus dengan menyediakan 164 armada; penyelenggaraan mudik gratis moda kapal laut dengan menyediakaan 7 voyage.
“Juga komitmen transparasi harga bahan pangan strategis melalui optimalisasi aplikasi monitoring harga di 16 kabupaten/kota,” pungkas Erwin. (HAP)
