KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa hingga kini baru sebanyak 63% sampah di Indonesia yang terkelola dengan baik. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tenyang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hingga 2025 ditargetkan sampah terkelola sebanyak 100%.
“Berbagai peraturan, berbagai peraturan menteri LHK, peraturan presiden, PP dan sebagainya sudah kita buat. Kurang apa lagi? Tapi tantangan rasanya lebih besar daripada hanya membuat regulasi. Pekerjaan kita masih banyak, sinergitas masih diperlukan. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, individu, produsen, juga harus bertanggung jawab,” kata Direktur Jenderal PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam acara Apresiasi Pelaksanan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Senin (7/10).
Vivien menjelaskan, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah sampah akan semakin meningkat. Karenanya, pengurangan sampah tidak bisa dilakukan dengan jalan business as usual dengan skema kumpul, angkut buang. Perlu ada upaya yang lebih gencar dalam pengurangan dan pemilahan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, dari 365 kabupaten/kota di Indonesia yang melapor pada 2023, ada sebanyak 38,6 juta ton timbulan sampah pertahun. “Tapi kalau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia melapor, dengan asumsi setiap orang menghasilkan sampah 0,5 kg sampai 0,7 kg perhari, maka jumlah timbulan sampah mencapai 64,4 juta ton,” jelas dia.
Menurut dia, hal itu perlu diselesaikan bersama, baik dari segi individu, pemerintah maupun produsen. “Maka sampah yang kita hasilkan, adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri, juga saya minta tolong para produsen yang juga memproduksi barang-barang yang menggunakan wadah, tolong kami dibantu untuk bisa mengurangi sampah, menarik kembali sampah, meredesain kemasan,” pungkas Vivien.
