Partai Kebangkitan Bangsa menilai jajaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Demi ini sangat membutuhkan soliditas serta ketegasan sikap dari setiap partai politik. Pandangan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026, guna memastikan jalannya visi dan misi pemerintahan berjalan optimal.
Wakil Ketua Biasa PKB Jazilul Fawaid menyatakan sepakat dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengenai absennya istilah oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika politik nasional tetap memerlukan kejelasan sikap yang Bukan mengambang demi menghadapi tantangan negara yang berat.
“Ya bagus saja, nggak Eksis masalah. Yang Terang di dalam apa namanya praktik politik kita ini kan juga Bukan dikenal, saya paham betul Bukan Eksis oposisi. Itu nggak Eksis di konstitusi.
Tapi juga Bukan Eksis partai penyeimbang. Nggak dikenal di sistem kita,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Jazilul kemudian menekankan esensi dari kebersamaan antar-seluruh elemen bangsa dalam mengawal pemerintahan. Dirinya menjelaskan bahwa Demi ini Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras merealisasikan program-program kerjanya.
“Oleh Karena itu menurut saya yang Krusial kita jaga kebersamaan, kekompakan di manapun posisinya. Nah, kita Bukan sedang berpolemik. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras Demi menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja,” ujar Jazilul.
Menurutnya, kontribusi pemikiran dari para politisi merupakan hal yang wajar. Tetapi, aspek kekompakan lintas sektor mulai dari mahasiswa hingga organisasi kemasyarakatan menjadi prioritas Penting Demi ini.
“Dan kepada seluruh kader partai, politisi, kita Segala tentu boleh saja menyampaikan pendapatnya. Tapi yang lebih Krusial dari itu adalah soliditas dan kekompakan karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapapun, pihak mana pun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia kembali menegaskan perlunya ketegasan sikap di internal parlemen dan pemerintahan. Jazilul menyatakan bahwa hal tersebut semata-mata merupakan pandangan pribadinya agar posisi politik yang diambil oleh partai lain seperti PDIP menjadi lebih Terang.
“Wah saya Bukan Paham kalau soal itu ya, tetapi setidaknya kita Paham Segala bahwa pemerintah, Presiden, DPR, itu butuh soliditas dan kekompakan dan tegas sikapnya. Kira-kira begitu, hanya itu saja,” ungkap Jazilul.
Terkait mekanisme internal dan arah kebijakan partai lain, ia mengaku Bukan Mempunyai kewenangan Demi ikut Adonan. Dirinya menggarisbawahi bahwa setiap organisasi Mempunyai kedaulatannya masing-masing.
“Ya saya nggak Paham soal itu karena partainya kan masing-masing. Saya bukan koordinator juga, saya bukan koordinator saya nggak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya. Saya pikir itu,” tambahnya.
Sebelumnya, situasi ini memicu tanggapan dari internal PDI Perjuangan terkait imbauan PKB agar partai berlambang banteng tersebut menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meminta agar PKB berfokus pada urusan organisasinya sendiri tanpa mengintervensi keputusan partai lain yang diatur melalui mekanisme Formal.
“Lebih Bagus Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Biasa sebagai pemegang mandat prerogatif,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Deddy juga memberikan kritik terkait penggunaan terminologi oposisi dalam peta politik nasional. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia dengan sistem parlementer.
“Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan. Sehingga ketika satu (koalisi) partai menang dalam pemilu, maka (koalisi) partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan,” jelasnya.
