SALAH satu tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyoroti persaingan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Di sejumlah daerah PDIP diketahui mengusung beberapa calonnya bersama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Said menegaskan pentingnya memahami pilkada sebagai ajang demokratis, bukan arena permusuhan politik.
“Kerjasama politik dalam pilkada harus dimaknai sebagai kontestasi demokratis, bukan permusuhan politik. Setelah pilkada selesai, semua pihak harus bersatu kembali membangun daerah masing-masing,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/9).
Baca juga : Rano Karno Sebut Jakarta Enggak Perlu Program Baru
Ia juga menyoroti munculnya kerjasama politik di beberapa daerah antara KIM dan KIM Plus. Tetapi, ia mengingatkan bahwa dinamika politik telah berubah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60 tahun 2024.
“Sebelum Putusan MK No. 60, memang ada keinginan untuk mengulang sukses koalisi dalam pilpres ke pilkada. Tetapi, setelah putusan tersebut dan munculnya beberapa figur calon, peta politik berubah,” jelasnya.
Sebagai contoh, Said menyinggung dinamika di Daerah Tertentu Jakarta (DKJ) yang awalnya memunculkan nama Ridwan Kamil untuk dipindah dari Jawa Barat ke DKJ, namun dengan munculnya nama Pramono Anung, situasi berubah.
Baca juga : PDIP Berharap Anies Baswedan Jadi Bagian Tim Pramono-Rano
“Mas Pramono Anung menjadi titik temu antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega,” tambahnya.
Selain Jakarta, Said juga menyoroti perubahan politik di Jawa Tengah dengan munculnya nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, sebagai kandidat potensial. Kehadiran Andika disebut Said telah mengubah peta persaingan di Jawa Tengah.
“Figur Pak Andika ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi beliau memiliki hubungan baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” katanya.
Baca juga : Respons PDIP Soal Berita Batal Usung Anies dan Pilih Pramono-Rano Karno
Lebih jauh, Said menegaskan bahwa dalam pilkada, kontestasi figur lebih penting dibandingkan sekadar koalisi partai. Ia menekankan bahwa pemilih sering kali lebih fokus pada figur yang diusung daripada partai pengusungnya.
“Unsur split ticket voting dalam pilkada cukup besar. Pemilih bisa saja mendukung calon dari partai lain jika dianggap lebih sesuai dengan harapannya,” jelas Said.
Ia pun menutup dengan mengatakan bahwa dinamika politik lokal dan figur yang muncul akan membuat Pilkada 2024 semakin dinamis dan tidak semata-mata terpaku pada formalitas kerjasama politik antar partai.
Said menyimpulkan bahwa meskipun PDI Perjuangan berhadapan dengan kandidat dari KIM dalam sejumlah daerah, kontestasi tetaplah ajang demokratis, dan setiap pihak harus kembali bekerja sama untuk membangun bangsa pasca-pilkada. (Z-8)
