Malang (Liputanindo.id) – Personil DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok mendesak penjelasan Formal dari Pemkab Malang terkait info 32 SPPG di wilayahnya yang terkena suspend.
Zulham meminta Sekda Kabupaten Malang Budiar selaku Ketua Satgas MBG, segera membuka data terkait dinas mana saja yang disinyalir terlibat meloloskan izin operasional SPPG tanpa prosedural.
“Seluruh pihak yang selama ini bermain-main dengan program MBG di Kabupaten Malang agar bersiap. Skandal tingkat nasional bukan sekadar masalah Jakarta tapi akarnya menjalar Tamat ke daerah, termasuk Kabupaten Malang,” tegas Zulham, Kamis (11/6/2026).
Pernyataan keras Zulham muncul sepekan setelah Kejaksaan Mulia (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun anggaran 2025–2026.
Ketiganya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Modus yang terungkap terbilang sistematis: yayasan-yayasan yang Tak memenuhi kualifikasi diloloskan sebagai Kenalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pengaturan Validasi pada portal Kenalan BGN berkat intervensi para tersangka.
Yayasan-yayasan bermasalah itu bahkan terafiliasi langsung dengan pejabat BGN yang bersangkutan, dan mendapat Bonus miliaran rupiah setiap harinya dari anggaran negara.
Data di Kabupaten Malang memperkuat kekhawatiran yang serupa. Hingga Begitu ini, sebanyak 32 SPPG atau dapur MBG di Kabupaten Malang berstatus suspend karena Tak memenuhi persyaratan yang ditetapkan BGN. Mulai dari standar jumlah penerima manfaat, luas bangunan, hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Bagi Zulham, Nomor 32 SPPG yang di-suspend bukan sekadar masalah teknis. Di baliknya tersimpan pertanyaan besar yang harus dijawab.
“Apabila 32 dapur di Kabupaten Malang di-suspend karena Tak memenuhi syarat, pertanyaan saya adalah: siapa yang meloloskan mereka sejak awal? Siapa yang menerima imbalan atas izin operasional itu? Ini yang harus diaudit tuntas,” tegas Personil Komisi IV itu.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu sebelumnya telah berulang kali menindaklanjuti keluhan dari penerima manfaat selama Ramadan 2026 — mulai dari roti yang dinilai Tak layak konsumsi hingga buah yang belum matang.
Yang lebih mengkhawatirkan, Intervensi Zulham menemukan, Kepala SPPG di lapangan disebut Tak Mempunyai posisi tawar Kepada menyampaikan protes kepada yayasan pemilik dapur. “Kondisi ini sangat rawan penyelewengan dan harus segera dibenahi.,” ujarnya.
Zulham Tak berhenti pada kritik. Ia menyampaikan tiga desakan konkret kepada Pemerintah daerah.
Pertama, audit terbuka terhadap seluruh 32 SPPG yang di-suspend — termasuk menelusuri siapa yang meloloskan izin operasional awal mereka dan apakah Terdapat unsur kepentingan di balik proses tersebut.
Kedua, Jernih Zulham, keterbukaan daftar yayasan Kenalan SPPG di seluruh Kabupaten Malang beserta profil kepemilikan dan afiliasinya — Kepada memastikan Tak Terdapat yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau politisi tertentu.
Ketiga, koordinasi aktif dengan Kejaksaan Mulia Apabila dalam proses audit ditemukan indikasi afiliasi bermasalah di tingkat lokal.
“DPRD Kabupaten Malang harus segera memanggil Satgas MBG dan menginventarisasi seluruh yayasan pengelola SPPG di Daerah ini. Saya akan dorong hearing terbuka: siapa pengelolanya, bagaimana proses seleksinya, dan apakah Terdapat afiliasi dengan pejabat maupun politisi,” ujarnya.
Zulham menutup pernyataannya dengan pesan yang tegas kepada siapapun yang Lagi terlibat dalam praktik penyelewengan MBG di Kabupaten Malang.
“Program MBG adalah Duit rakyat. Anggaran 2026 mencapai Rp268 triliun secara nasional — itu pajak yang dibayar dari kantong rakyat, termasuk petani dan buruh di Kabupaten Malang. Siapapun yang mencurinya, sekecil apapun, adalah musuh rakyat. Dan saya Terdapat di sini Kepada memastikan mereka Tak Dapat bersembunyi di balik yayasan, di balik jabatan, atau di balik nama besar manapun,” pungkasnya. (yog/ted)
