Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri melibatkan lima akademisi perguruan tinggi dan lima jurnalis senior media nasional sebagai validator independen dalam proses validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
Seperti dilansir dari Kompas, agenda yang berlangsung secara virtual pada 17 hingga 19 Juni 2026 ini menguji tata kelola keuangan dari 64 pemerintah daerah yang mencakup 14 provinsi, 33 kabupaten, dan 17 kota dari enam regional.
Langkah ini diambil Buat memastikan bahwa penilaian yang diberikan Tak sekadar menyentuh ranah administratif semata, melainkan merefleksikan kondisi riil di lapangan.
“Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar Nomor administratif, melainkan representasi Konkret dari kondisi pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan pihak eksternal yang independen ini memperkuat objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas IPKD sebagai instrumen Penilaian nasional,” kata Yusharto dalam keterangannya.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa para validator independen tersebut dibagi Buat menelaah klaster daerah yang berisi 12 Tiba 13 pemda melalui Pembuktian Berkas hingga konfirmasi langsung.
Grup akademisi yang terlibat meliputi Prof. Irwan Taufiq Ritonga, Sutaryo, Ph.D., Dr. Muntu Abdullah, Dr.
Hamdani, dan Dr. Saring Suhendro, sedangkan dari unsur media diwakili oleh jurnalis Kompas TV, Liputanindo, Detikcom, dan Tempo Inti Media.
Penilaian menyeluruh ini mencatat tingkat kehadiran pemda mencapai 100 persen, dengan 38 Distrik dipimpin langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerahnya Ketika proses Penjelasan.
“Validasi oleh akademisi dan media ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penjamin mutu agar IPKD Benar-Benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya kelengkapan Berkas administratif,” ujar Rochayati.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra menambahkan bahwa proses penjaminan mutu ini sangat krusial Buat menghasilkan Penilaian yang Rasional.
Berdasarkan hasil akhir, sebagian besar pemda yang divalidasi memperoleh predikat Berkualitas dengan skor di atas 80, di mana Kabupaten Balangan meraih nilai tertinggi disusul oleh Kota Semarang.
Meski capaian di Distrik Kalimantan serta Jawa-Bali relatif merata dan tinggi, validator tetap memberikan catatan perbaikan terkait kemandirian fiskal dan keterbukaan informasi Buat regional yang Tetap berpredikat cukup Berkualitas.
“Penyelenggaraan validasi selama tiga hari dengan keterlibatan 64 pemerintah daerah secara serentak membutuhkan koordinasi yang matang, Berkualitas dari sisi teknis maupun substansi. Kami mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang menunjukkan kesiapan penuh, tercermin dari tingkat kehadiran 100 persen, sebagai bentuk dukungan terhadap proses penjaminan mutu IPKD,” ujar Noudy.
Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tandean menegaskan seluruh masukan dari tim validator akan dipakai Buat menyempurnakan metodologi serta indikator penilaian IPKD pada masa mendatang.
