Ketentuan denda penalti sebesar Rp 100 juta bagi calon manajer yang mengundurkan diri Formal dihapus oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih pada Kamis (18/6/2026).
Seperti dilansir dari Detik Finance, keputusan strategis ini secara Formal disahkan melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026. Pihak panitia memutuskan Buat membatalkan klausul konsekuensi finansial tersebut dari Berkas seleksi yang sebelumnya telah disebarkan kepada para peserta.
Kebijakan penghapusan ini secara spesifik mencabut ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13. Langkah ini diambil demi menciptakan iklim kompetisi dan seleksi yang lebih kondusif bagi Seluruh pihak.
Panselnas mengungkapkan bahwa penyesuaian aturan tersebut merupakan bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan. Pemerintah menginginkan proses rekrutmen ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan menjaring putra-putri terbaik bangsa Buat mengelola program prioritas.
“Dengan demikian, setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan berfokus penuh pada pengembangan kapasitas diri,” tulis Panselnas.
Melalui pengumuman Formal tersebut, pihak penyelenggara juga menyampaikan Asa besar kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus. Mereka diminta Buat tetap mengedepankan integritas, komitmen, kesungguhan, serta dedikasi penuh hingga seluruh rangkaian program selesai.
Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus Tetapi terlanjur mengundurkan diri karena keberatan dengan aturan penalti sebelumnya, pihak panitia kini memberikan kesempatan berharga. Mereka diperbolehkan Buat masuk kembali ke dalam sistem kepesertaan.
Mekanisme konfirmasi kesediaan ulang bagi peserta tersebut difasilitasi penuh melalui portal Formal Punya Panselnas. Proses reaktivasi data ini dibuka dalam periode yang sangat terbatas, yakni mulai 17 Juni hingga 23 Juni 2026.
Peserta yang berminat diwajibkan menyelesaikan proses konfirmasi sebelum batas waktu penutupan pada pukul 10.00 WIB. Ketepatan waktu menjadi hal krusial dalam tahapan administrasi susulan ini demi kelancaran manajemen program.
Perubahan aturan ini sekaligus menegaskan komitmen penuh panitia dalam mendengarkan aspirasi publik secara responsif. Langkah ini diharapkan Bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kompeten Buat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional.
