SELASA, 2 Juli 2024, Mark Rutte resmi menyerahkan jabatannya sebagai perdana menteri Belanda kepada Dick Schoof. Sirkulasi kekuasaan bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh, seusai meneken dokumen serah terima, Rutte meninggalkan kantor dengan menaiki sepeda.
Bagi banyak orang, buat para pemimpin dunia lainnya, mengakhiri jabatan penting di sebuah negara seperti itu bisa jadi tak normal, tapi tidak buat Rutte. Tak hanya meninggalkan kantor dengan bersepeda, Rutte yang masih mengenakan jas lengkap bahkan pergi tanpa pengawalan atau rombongan yang mengantar. Laporan media Belanda, NRC Handelsblad, juga menyebutkan Rutte menolak diberi kado apa pun. Baginya, menjadi PM Belanda selama 14 tahun tak mesti ditukar dengan imbalan spesial.
Rutte memang terbiasa dengan hidup apa adanya. Ketika masih menjabat, dia tidak menggunakan fasilitas negara. Dia memilih tetap tinggal di apartemen sederhana dan pergi pulang ke kantor dengan bersepeda. Setelah tak lagi menjabat, dia tetap hidup biasa, di tempat biasa, bukan di rumah atau apartemen mewah pemberian negara. Seluruh itu dilakukan dari hati, bukan demi citra diri.
Presiden Uruguay 2010-2015, Jose Mujica, juga hidup amat sederhana. Dia bahkan dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Satu-satunya harta berharga yang dimiliki ialah mobil Volkswagen Beetle keluaran 1987. Ketika memerintah, dia menyumbangkan sebagian gajinya untuk amal. Bahkan, setelah mundur dari posisi senator selepas mengakhiri jabatan sebagai presiden, dia menolak uang pensiun.
Mujica tak berubah. Berbarengan istrinya, dia tinggal di sebuah perkebunan sederhana di pinggiran Montevideo. Sebagai mantan presiden, dia tidak lantas menjalani sisa hidupnya di rumah megah pemberian negara.
Rutte dan Mujica ialah dua contoh pemimpin dunia yang saat berkuasa dan setelahnya hidup bersahaja. Bagaimana dengan di negeri ini, Indonesia? Bolehlah kita bersyukur karena juga punya pemimpin berintegritas tinggi semacam itu. Ambil contoh Bung Hatta.
Wakil Presiden Pertama RI itu dikenal sederhana, juga jujur. Kagak ada mentang-mentang dalam kamus hidupnya. Sebagai pejabat tinggi, tentu sangat mudah baginya untuk berangkat haji diongkosi, tapi dia tak melakukannya. Hatta ke Tanah Kudus dengan biaya hasil menabung dari honor menulis. Saking sederhananya, Hatta tidak ingin dimakamkan di taman makam pahlawan saat meninggal.
Mohammad Natsir sama saja. Dia perdana menteri 1960-1951. Tokoh politik berbahasa santun itu juga pernah menjadi menteri penerangan 1946-1947 dan 1948-1949. Tetapi, semua itu tak membuatnya lupa diri.
Natsir pernah menolak hadiah mobil mewah. Bahkan, negarawan kelahiran Alahan Panjang, Sumatra Barat, 1908, itu beberapa kali terlihat memakai jas tambalan. ‘Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan dia seorang menteri dalam pemerintahan’, begitu tulis Guru Besar Universitas Cornell, George McTurnan Kahin, dalam buku Natsir, 70 Pahamn Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan.
Kalau Mujica dijuluki presiden termiskin di dunia, Ir Sutami ialah menteri paling miskin di Indonesia, bahkan mungkin sejagat. Padahal, ia menyandang jabatan basah sebagai menteri pekerjaan umum di era Presiden Sukarno dan Pak Harto. Akan tetapi, Sutami tetap membumi, tetap sederhana. Atap rumahnya di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang dicicil dan baru lunas menjelang pensiun, bocor. Karena ia telat membayar, aliran listrik di kediamannya pernah dicabut. Bahkan, lantaran tak punya uang, Sutami tidak kuasa berobat ke rumah sakit saat jatuh sakit.
Kita patut bangga punya pemimpin sumber keteladanan. Mereka rela hidup sederhana, bahkan menderita, sama seperti kebanyakan rakyat mereka. Tetapi, itu dulu, dulu sekali. Kalau sekarang? Kisahnya berkebalikan.
Berkualitas pada saat maupun setelah menjabat, kebanyakan pemimpin saat ini hidup enak. Ketika masih berkuasa, presiden Republik ini bergemilang fasilitas, setelah tak lagi berkuasa hadiah luar biasa terus membanjiri mereka. Ketika masih menjadi kepala negara, mereka tinggal di istana milik negara. Setelah lengser, mereka tetap hidup di istana pemberian negara.
Kecuali Bung Karno, semua mantan presiden mendapatkan rumah atau uang atau lahan. Pak Harto mendapatkan uang Rp20 miliar, BJ Habibie memperoleh rumah di Kuningan, Jakarta Selatan, Gus Dur mendapatkan lahan 2.000 m2 di Mega Kuningan, Megawati dapat rumah di Teuku Umar, Menteng, dan SBY diberi rumah di Mega Kuningan.
Jokowi ogah ketinggalan. Dia memilih lokasi di luar Jakarta, tepatnya di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan luas lahan mencapai 12 ribu m2. Kebayang, kan, betapa luasnya?
Proses pembangunan rumah Jokowi bahkan sudah dimulai, sama seperti jatah untuk Wapres Ma’ruf Amin di Cimanggis, Depok. Kalau mantan-mantan presiden sebelumnya mendapat rumah setelah pensiun, Jokowi beda. Rumah itu sudah disiapkan saat dia masih berkuasa.
Tentu saja harga rumah atau lahan untuk mereka tersebut mahal tak terkira. Dapat ratusan miliar rupiah. Tentu pula, rumah itu, lahan itu, bukan buah dari Tapera, bukan hasil potongan gaji berpuluh-puluh tahun.
Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wapres memang sah. Eksis UU-nya, ada keppresnya, ada perpresnya, ada peraturan menkeunya. Pertanyaannya, patutkah mereka mendapatkannya sementara masih ada berjuta-juta rakyat untuk memiliki rumah paling sederhana pun tak bisa? Ah, seandainya kita punya Rutte, Mujica, atau Hatta, Natsir, Sutami hidup kembali, beruntunglah negeri ini.
