Ibarat jaring Keuntungan-Keuntungan yang sulit dikenali dari kejauhan, jerat modern di era neoliberal dan digital ini bekerja bukan melalui kekerasan fisik, melainkan lewat kontrol algoritmik dan ilusi kebebasan.
Di balik gemerlap Pentas ekonomi digital, kita Menyantap pengemudi ojek daring sebagai Paras dari kelas baru yang Ringkih, atau yang oleh ekonom Yanis Varoufakis diidentifikasi secara gamblang sebagai “digital serfs” (budak digital). Lelaki di atas motor itu secara eufemistik disebut “Kawan”—sebuah label yang terdengar jauh lebih merdeka dan setara ketimbang Julukan “buruh”.
Tetapi faktanya, ia adalah bagian dari 86,5 juta pekerja Indonesia yang terjebak di sektor informal per Februari 2025, atau Sekeliling 59,4 persen dari total angkatan kerja. Di dalamnya, jumlah pengemudi ojek daring melonjak drastis dari 2,2 juta pada 2019 menjadi Sekeliling 4,3 juta hanya dalam waktu lima tahun.
Apabila feodalisme masa Lampau bertumpu pada penguasaan lahan fisik, kini kita hidup dalam apa yang disebut Varoufakis sebagai “tekno-feodalisme” (techno-feudalism). Platform digital bertindak sebagai tuan tanah baru yang menguasai Lahan-Lahan virtual, Lampau membebankan “sewa Gugusan” (cloud rent) kepada setiap orang yang bertransaksi di sana. Algoritma menggeser peran mandor; ia mengatur ritme produktivitas secara impersonal, sekaligus menjerat pekerja dalam sistem penghargaan dan hukuman digital yang dingin dan Bengis.
Kerentanan ini linier dengan potret Mendunia. Data Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) mengungkapkan bahwa Sekeliling 50 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kondisi perbudakan modern, termasuk 28 juta di antaranya dalam jerat kerja paksa. Nomor-Nomor ini bukan sekedar statistik Tewas, melainkan manifestasi dari rapuhnya posisi tawar Orang dalam sistem yang Maju-menerus mengagungkan Ungkapan “kebebasan”.
Tetapi, Terdapat pergeseran struktural yang jarang disadari publik dalam Metode negara merespons kerentanan massal ini. Dalam trajektori pemikiran kesejahteraan klasik, dikenal pendekatan residual ala Richard Titmuss: negara baru akan mengintervensi setelah dua lapis pertama—yakni pasar/keluarga dan institusi filantropi—Betul-Betul runtuh. Negara diletakkan sebagai ‘last resort’, jaring pengaman terakhir yang terhormat Kepada menjaga Harkat Penduduk.
Perubahan radikal terjadi ketika Bank Dunia dan IMF mengadopsi bahasa “jaring pengaman sosial” (social safety net) pada era 1990-an. Mereka memangkas peran filantropi sebagai lapis kedua dan mereduksi peran negara menjadi sekedar penyedia Donasi langsung yang sangat minimalis, bersyarat, dan temporal.
Tujuannya didekonstruksi: bukan Kembali Kepada menjamin harkat hidup Penduduk secara universal, melainkan Kepada meredam potensi ledakan sosial sekaligus memaksa individu kembali ke pasar kerja secepat mungkin. Inilah apa yang dikritik sebagai “residual neoliberal”—Donasi sengaja dirancang sedemikian Macam-macam agar Kagak pernah cukup Membangun orang merasa Terjamin.
Pendekatan residual yang diamputasi inilah yang kemudian menciptakan kelangkaan buatan (artificial scarcity) atas Donasi sosial. Karena Donasi hanya dialokasikan bagi mereka yang dianggap “paling miskin” melalui skema yang selektif dan berjangka pendek, bansos bergeser menjadi komoditas politik yang diperebutkan secara sengit. Praktik inilah yang dalam sains politik Mendunia disebut sebagai “politik gentong babi” (pork barrel politics).
Di Indonesia, fenomena ini berulang secara repetitif dalam setiap siklus elektoral. Gambar hidup dokumenter ‘Dirty Vote’ (2024) serta pengakuan terbuka sejumlah politisi menyoroti bagaimana bansos kerap dikooptasi menjadi instrumen transaksional Kepada mendulang Bunyi. Seorang calon legislator tanpa canggung Dapat mendatangi desa dan mengklaim, “Saya yang memasukkan nama kalian ke daftar penerima.” Padahal, dalam lanskap kesejahteraan universal, Donasi adalah hak konstitusional Penduduk negara yang inheren, bukan hadiah yang harus diperebutkan di pasar politik.
Dampaknya bersifat psikopolitis: penerima Donasi diposisikan Kepada merasa berutang budi kepada figur politisi lokal, alih-alih melihatnya sebagai pemenuhan hak dasar oleh negara. Di titik inilah lingkaran setan itu mengunci korbannya. Sistem ekonomi neoliberal memproduksi kelas pekerja digital (prekariat) yang rentan, sementara di sisi lain, negara menyediakan jaring pengaman yang minimalis dan terkontrol. Donasi yang serba terbatas dan temporer ini Membangun para pekerja yang rentan secara ekonomi menjadi objek yang mudah dirayu oleh patronase politik.
Maka, selamat datang di era modern yang gemilang, sebuah sirkus megah di mana para “Kawan” digital bebas menentukan jam kerjanya sendiri Kepada mengejar algoritma yang mustahil dikejar, sementara para elite politik sibuk mempersiapkan parade pembagian isi gentong babi menjelang pemilu. Sungguh sebuah simfoni yang Seimbang: kapitalisme Mendunia merenggut kepastian hidup kita di jalanan, dan politisi lokal datang sebagai juru selamat dengan membawa beberapa kilogram beras fungsional sembari meminta gadaian Bunyi kita Kepada lima tahun ke depan.
Di Pentas sandiwara ini, kita Malah diajak berdiri bertepuk tangan, mengagumi kedermawanan para pemimpin yang Suka bersolek di atas Pentas pembagian bansos. Sebuah atraksi sulap yang paripurna: mereka memamerkan isi gentong seolah itu adalah kemurahan hati pribadi, padahal yang sedang mereka bagikan—dan gunakan Kepada memoles ambisi kekuasaan itu—Kagak lain adalah hak rakyat yang sebelumnya telah dicuri secara Formal. [Hadipras]
