Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan bahwa kedamaian Dunia mustahil tercapai tanpa adanya kemerdekaan dan keadilan bagi tiap negara. Hal ini disampaikan Begitu membuka Perhimpunan Dialog Dunia dalam rangka Hari Peringatan Dialog Global Buat Peradaban di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Detikcom pada Rabu (10/6/2026).
Acara tersebut mengusung tema ‘Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Dunia dari Indonesia Buat Dunia’. HNW mengapresiasi agenda ini karena selaras dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian Langgeng, dan keadilan sosial.
“Bukan mungkin akan Eksis ketertiban dunia dan perdamaian yang sejati apabila yang terjadi Malah represi dan penjajahan. Hanya akan Eksis perdamaian yang Betul apabila di sana Eksis keadilan dan Bukan Eksis Kembali penjajahan,” kata HNW dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Perhimpunan ini dinilai strategis karena mempertemukan elemen legislatif, eksekutif, organisasi keagamaan, lembaga Global, hingga perwakilan negara sahabat. HNW menegaskan konstitusi Indonesia menjadi dasar kuat Buat mendukung kemerdekaan bangsa yang Tetap terjajah.
“Keinginan Buat menghadirkan perdamaian dunia sesungguhnya merupakan pengejawantahan langsung dari konstitusi Indonesia. Amanat itu tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab kita Berbarengan Buat mewujudkannya,” tuturnya.
Kondisi di Palestina turut menjadi sorotan karena menjadi tantangan besar bagi perdamaian Dunia. Berlanjutnya konflik di kawasan tersebut dinilai memerlukan perhatian serius dari masyarakat Global.
“Apabila Perhimpunan ini lahir dari keprihatinan atas berlanjutnya penjajahan dan serangan terhadap Palestina, Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, hingga meluas ke kawasan lain, maka ini adalah langkah yang sangat relevan Buat membangun solidaritas dan aksi Konkret bagi perdamaian,” jelasnya.
HNW Menyantap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap krusial dalam menyelesaikan konflik serta mengakui kemerdekaan Palestina. Begitu ini, lebih dari 153 negara telah memberikan pengakuan kedaulatan kepada Palestina.
“Lebih dari 153 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina mendapatkan dukungan yang semakin luas dari masyarakat Global yang artinya keinginan hadirkan perdamaian melalui kemerdekaan dan menjauhkan penjajahan, semakin mendapat dukungan yang meluas,” jelasnya.
Tetapi, HNW mengingatkan agar PBB Pandai bekerja lebih efektif tanpa terkekang oleh hak veto yang melindungi Israel.
“Memang PBB harus lebih efektif, mewujudkan perannya, dan jangan terkungkung dengan hak veto yang melindungi Israel, tetapi jangan Tamat karena kekecewaan pada PBB, maka dia digusur dengan hadirkan lembaga baru yang bahkan sepenuhnya menggusur eksistensi Palestina apalagi pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka” sambungnya.
Sinergi antara parlemen, pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil diperlukan Buat memperkuat diplomasi. Kompleksitas tantangan Dunia Membangun Bukan Eksis satu pihak pun yang Pandai berdiri sendiri.
“PBB Bukan Pandai bekerja sendirian. Diperlukan kebersamaan seluruh pihak, termasuk parlemen, pemerintah, tokoh Religi, organisasi kemasyarakatan, dan negara-negara sahabat Buat menghadirkan perdamaian yang berkeadilan,” katanya.
Indonesia secara konsisten Lanjut menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai Perhimpunan Global dan diplomasi pemerintah. HNW berharap Perhimpunan ini membuahkan langkah konkret yang berlandaskan keadilan serta penghormatan kedaulatan negara.
“Semoga Perhimpunan ini menjadi Perhimpunan yang produktif, menghasilkan gagasan dan kerja sama yang Konkret, serta memperkuat semangat Berbarengan Buat menghadirkan perdamaian dunia yang berkeadilan bagi seluruh umat Sosok,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Muhammad Anis Matta memaparkan bahwa dunia sedang berada dalam masa transisi peradaban. Fase ini diwarnai konflik geopolitik, krisis kepemimpinan Dunia, dan melemahnya institusi Global.
Menurut Anis, situasi tersebut memerlukan proposal peradaban baru yang menyatukan umat Sosok. Peradaban itu sendiri dibentuk oleh lima elemen dasar, Merukapan Sosok, tanah, waktu, pikiran, dan nilai yang diwariskan antar-generasi.
“Pada dasarnya kita saling mewarisi dari satu peradaban kepada peradaban yang lain. Bukan Eksis satu peradaban yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam sejarah Sosok,” kata Anis.
Anis menambahkan bahwa siklus pasang surut peradaban merupakan hukum sejarah. Munculnya konflik menjadi bagian dari dinamika Buat mencapai titik keseimbangan yang baru.
“Kita Bukan perlu heran ketika menyaksikan konflik. Itu adalah proses dalam sejarah peradaban Sosok yang Bukan Pandai dihindari,” ujarnya.
Ketegangan yang terjadi dari Eropa Timur hingga Timur Tengah dipandang berakar pada krisis sistemik. Krisis ini mencakup kepemimpinan, institusi Dunia, serta perebutan Kendali oleh kekuatan besar dunia.
Tatanan Dunia lelet perlahan mulai kehilangan relevansinya dan dunia sedang bergerak menuju sebuah tatanan yang baru.
“Yang sudah Niscaya adalah tatanan lelet ini sedang berakhir, sementara tatanan baru sedang muncul. Dalam proses peralihan itu akan banyak kontraksi dan konflik yang kita saksikan hari ini,” jelasnya.
Sebagai solusi, Anis menawarkan gagasan peradaban besar yang mengintegrasikan lima unsur Primer, yakni Religi, demokrasi, kemakmuran, sains, dan seni.
“Religi adalah sumber inspirasi dan nilai. Sains dan teknologi adalah Langkah kita mengelola kehidupan. Demokrasi adalah Langkah kita mengelola Interaksi sosial-politik.
Kemakmuran adalah tujuan yang Ingin dicapai. Dan seni Membangun kehidupan menjadi lebih indah,” katanya.
Anis mengajak seluruh negara Buat mengutamakan penyelesaian damai dan membangun peradaban yang berorientasi pada kemaslahatan Berbarengan umat Sosok.
“Ini waktunya kita Membangun proposal penyelesaian yang Pandai menutup berbagai konflik yang terjadi demi kepentingan kita Berbarengan sebagai sesama Sosok,” tutupnya.
Agenda ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh Krusial, di antaranya Personil DPR RI Mardani Ali Sera, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, dan Ketua MUI Bidang Interaksi Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim. Hadir pula Ketua Kaukus Parlemen Buat Perdamaian Dunia DPR/DPD RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tokoh bangsa M. Din Syamsuddin, perwakilan diplomatik negara sahabat, serta pemuka lintas Religi dari MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.
