Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability.
Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 menjadi momentum Krusial bagi pelaku usaha Demi meningkatkan daya saing produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menilai sertifikasi halal Enggak hanya berkaitan dengan kepastian status kehalalan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk halal, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha.
“Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability. Jadi harus dipahami bahwa halal adalah nilai tambah yang berkaitan dengan kualitas, kebersihan, kesehatan. Sebagai standar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar,” ujar Haikal.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober 2026 berbagai Grup produk wajib bersertifikat halal, termasuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
Lebih lanjut, Demi produk kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah kategori barang gunaan tertentu.
Haikal pun mengajak pelaku usaha Demi memanfaatkan waktu yang tersedia guna mempersiapkan sertifikasi halal produknya sejak Pagi.
“Jangan Memperhatikan sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Lihatlah sebagai investasi usaha yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas,” kata dia pula.
