PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Personil Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang mengatakan dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).
“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny, Kamis (26/9).
Baca juga : Mendorong Economic Engine Diharapkan Bantu Mengurangi 12,7 Juta Backlog Sektor Perumahan
Ia menyebut pemerintahan Prabowo Subianto nantinya mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Dia merujuk data Badan Pusat Stagnantik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.
“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” ujar dia.
Baca juga : Australia Kekurangan Pasokan Rumah, Investor Indonesia Diundang
Ketika ini penduduk Indonesia berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.
Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.
Diantaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600 ribu per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres).
Baca juga : Sinergi Ekosistem Pembiayaan Jadi Kunci Sukses Program 3 Juta Rumah
Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.
Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.
“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Bahkan program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” papar Bonny.
Baca juga : Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Dipastikan Sulit Tercapai Tanpa Kementerian Spesifik Perumahan
Sementara itu, Ketua Standar DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit.
Nomor itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.
Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.
Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.
“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata Joko.
CEO Buana Kassiti Group tersebut mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
Hal itu sesuai dengan program dari Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.
“REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” ujar dia.
Sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14%, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9%, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8%, serta menekan stunting. (Z-10)
