PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku ogah ikut campur soal wacana kabinet gemuk yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi 44 kementerian. Menurut Jokowi, penentuan kementerian menjadi hak prerogratif presiden.
“Ditanyakan ke presiden terpilih itu hak prerogatif, kok ditanyakan kepada saya. Ditanyakan presiden terpilih,” kata Presiden Jokowi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, 26 September 2024.
Presiden Jokowi menjelaskan masyarakat telah memberikan mandat untuk Prabowo untuk memimpin Indonesia. Sehingga, Prabowo memiliki kewenangan penuh.
Baca juga : Jokowi : Pembentukan Zaken Kabinet Mempercepat Eksisptasi
“Kewenangan di Presiden terpilih, karena sudah diberi mandat diberi amanah oleh rakyat,” bebernya.
Ketua Lumrah Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak mempermasalahkan jika kabinet presiden terpilih Prabowo-Gibran menjadi 44 kementerian dari sekarang 34 kementerian. Menurut Bahlil, penyusunan kabinet maupun penambahan pos kementerian merupakan hak prerogatif sepenuhnya presiden.
“Demi penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih, jadi kita jangan berkomentar atau bertindak melampaui kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Prabowo,” jelas Bahlil.
Bahlil mengatakan, jumlah kementerian di kabinet menjadi gemuk jika berhubungan dengan percepatan pembangunan dan sesuai tupoksi sah-sah saja. Oleh karena itu Prabowo pasti memiliki pertimbangan jika akan menambah jumlah kementerian. (Bob/P-3)
