BANYAK yang menduga pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diajukan, masing-masing sebagai calon presiden dan calon wakil presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal melakukan perubahan frontal jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Di luar, banyak informasi miring bahwa capaian-capaian yang sedang dan telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak dilanjutkan, bahkan sengaja akan ditelantarkan atau dimangkrakkan.
Banyak warga masyarakat yang termakan isu sesat bahwa AMIN, kelak kalau terpilih menjadi presiden/wapres, akan menghentikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang kini masih terus berproses. Eksis pula yang mengembus-embuskan dan menyebarluaskan hoaks bahwa AMIN akan menyetop proyek infrastruktur pembangunan tol.
Ampun, karena saya orang bodoh, saya sempat percaya dengan kabar-kabar tak sedap tersebut. Atau setidaknya ragu dan bertanya-tanya, “Jangan-jangan memang begitu.”
Penasaran apakah benar lewat KPP, AMIN, khususnya Anies Baswedan akan melakukan aksi frontal sebagai wujud ‘balas dendam’ atau upaya untuk mempermalukan pemerintahan Jokowi?
Bukan sebagai peserta resmi, Minggu (12/11), saya hadir dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu 2024 yang diselenggarakan Partai NasDem khusus untuk para anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.
Acara berlangsung di sebuah hotel di Jl Gajah Mada, Jakarta, dihadiri 1.800 anggota DPRD asal NasDem. Di forum ini, Anies memaparkan visi misi yang akan diusung dalam rangka kampanye pilpres dan pileg 2024.
Kepada semua
Hitung-hitung 40 menit Anies berbicara di forum itu menjelaskan garis besar visi-misi dan program kerjanya kalau ia terpilih menjadi presiden. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir. Setelah itu pemaparan visi lebih rinci dilanjutkan oleh timnya.
Anies menyederhanakan visinya hanya terdiri dari 5 kata, “Indonesia Adil Makmur untuk Sekalian”. Kata ‘untuk semua’ menjadi penekanan Anies sehingga dicetak dengan huruf tebal.
Mengawali paparannya, Anies menjelaskan sekilas perjalanan bangsa hingga 2045. Ia memulainya dengan 1928 (Sumpah Pemuda) yang disebutnya dengan Satu Bangsa, lalu 1945 (Satu Negara), 1950 (Satu NKRI), 1957-Deklarasi Juanda (Satu Tanah Air), dan 2045 (Satu Kemakmuran).
Lewat apa yang dimaksud adil makmur menurut Anies. Ke depan, katanya, negara tidak bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan berdasarkan harga pasar. “Tapi negaralah yang menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Intinya, papar Anies, “Kita akan membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang besar. Inilah sesungguhnya keadilan.”
Bagaimana dengan proyek infrastruktur tol, apakah akan dihentikan? Menurut Anies, proyek yang sudah dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi akan dilanjutkan, hanya caranya yang diubah.
Konkretnya, menurut Anies, kalau selama ini pemilik lahan yang terkena proyek tol hanya mendapatkan ganti rugi, pemerintahannya nanti tidak akan menggunakan cara seperti itu.
Saya menyimpulkan Anies akan menerapkan semangat memanusiakan manusia. Rakyat yang tanahnya kena proyek tol harus dilibatkan sebagai investor tergantung berapa luas tanah yang terkena pembangunan tol. Dengan begitu rakyat ikut dilibatkan sebagai pimilik jalan tol dan ikut mendapatkan keuntungan.
Bagaimana dengan IKN? Secara eksplisit, Anies tidak menyebut. Tetapi, mengintip visi misi dan program kerja yang disampaikan secara tertulis, saya menangkap akan dilanjutkan dengan beberapa catatan.
Ia akan meluruskan paradigma dalam upaya untuk menghadirkan satu kemakmuran yang bisa dinikmati bersama. Kalau pemerintahan sebelumnya fokus utama pada pertumbuhan, Anies akan menyempurnakannya pada pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan.
Dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sektoral dan teritorial. Dari menyelesaikan proyek pemerintah menuju menuntaskan persoalan warga.
Delapan sayap kemajuan
Saya mencatat ada satu hal menarik dari visi yang diusung AMIN bagaimana membangun Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran untuk semua. AMIN tidak melakukan gebyah uyah, tapi akan fokus pada apa yang disebutnya dengan delapan sayap.
Delapan sayap yang dimaksud adalah Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Papua, kawasan pesisir, kepulauan dan pedalaman. Masyarakat di sini akan diadilkan dan dimakmurkan berdasarkan karakteristik dan keunikan daerah-daerah tersebut.
Sumatra akan dijadikan jembatan menuju komunitas global, di antaranya sebagai hub perdagangan Asia, industrialisasi komoditas unggulan, pusat pariwisata, dan industri halal.
Nusa Jawa akan dikukuhkan sebagai pondasi ekonomi berkelanjutan, di antaranya pusat bisnis berskala global, kawasan perdesaan sebagai lumbung pangan dan pariwisata, serta sentra industri kuat dan berorientasi global.
Sulawesi dijadikan sebagai tempat kemakmuran di Timur, di antaranya sebagai hub ekonomi dan logistik Indonesia Timur, pariwisata berbasis laut dan industrialisasi hasil bumi yang mendunia.
Maluku menjadi tempat kebangkitan ekonomi maritim, di antaranya hilirisasi sektor kelautan dan sektor ramah lingkungan, pariwisata berbasis ekonomi lokal, dan keterhubungan antarpulau.
Kalimantan menjadi tonggak ekonomi hijau beranda Indonesia yang maju dan asri, di antaranya lumbung energi dan industrialisasi terbarukan, ekonomi hijau, lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Bali dan Nusa Tenggara dijadikan gerbang pariwisata, gapura keberagaman dan pagar kebudayaan. Papua divisikan sebagai pemerataan sempurna, di antaranya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal, dan pembangunan industri berbasis ramah lingkungan.
Kawasan pesisir, kepulauan dan pedalaman akan dijadikan sebagai pilar pemerataan pembangunan, di antaranya melestarikan kekayaan alam dan dikelola secara berkelanjutan, penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi.
“Visi AMIN tidak hanya memperhatikan sektor, tapi sekaligus juga memadukan dengan pendekatan sektor, regional dan simpul-simpul madyarakat, apa yang dibutuhkan wilayah,” ujar Anies.
Tamat acara selesai, saya belum mendapatkan gambaran visi dan apa yang akan dilakukan AMIN terkait dengan kebebasan beribadah dan aksi intoleransi yang masih terus terjadi di Indonesia.
Terkait hal ini saya hanya tergelitik dengan sambutan yang disampaikan Wakil Ketua Lumrah Partai NasDem, Ahmad Ali, di acara itu yang sepertinya kecewa sebab masih ada tudingan bahwa Anies Baswedan sebagai tokoh intoleran atau mendukung aksi-aksi intoleran.
Oleh sebab itu saya terkejut manakala Ahmad Ali di depan Anies dan peserta berkata, “Kalau memang Anies intoleran dan tidak bersikap adil terhadap semua pemeluk agama, jangan pilih dia!”
Saya jadi penasaran apa yang dilakukan Anies saat ia menjadi gubernur DKI Jakarta, keadilan seperti apa yang sudah ia lakukan terhadap komunitas minoritas di Jakarta?
Saya akan mencari bukti bahwa Anies selama ini memang toleran, sehingga jangan sampai apa yang diucapkan Ahmad Ali cuma permainan kata
