Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya Rp15 triliun.
“Rinciannya di APBN 2025, untuk Otorita IKN Rp5,89 triliun dan Kementerian PUPR Rp9,11 triliun,” ucap Thomas di Serang, Banten, Rabu (25/9).
Ia mengatakan masih terbuka peluang angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : Sri Mulyani Berjumpa Prabowo, Ini yang Dibahas
“Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo,” tuturnya.
Thomas juga mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN. Pasalnya, pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20% dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Secara total, sejak 2022, total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mencapai Rp76,5 triliun. Secara rinci, anggaran di 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian naik menjadi Rp27 triliun pada 2023, dan Kembali melonjak menjadi Rp44 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut sudah mencapai 16,42% dari total Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah. (Ant/Z-11)
