Ringkasan Siaran:
- Interaksi Syauqul Muhibbin dan Samanhudi Anwar memanas usai pemilihan Ketua KONI Kota Blitar.
- Pemerintah Kota Blitar mengisyaratkan perubahan mekanisme Anggaran hibah olahraga.
- Samanhudi menuding Eksis Kombinasi tangan pemerintah dalam pemilihan Ketua KONI.
- Konflik keduanya menjadi sorotan karena sebelumnya berada dalam satu barisan politik pada Pilkada 2024.
Blitar (Liputanindo.id) – Dinamika politik di Blitar kembali menjadi sorotan publik. Interaksi antara Wali Kota Syauqul Muhibbin dan mantan Wali Kota Samanhudi Anwar yang sebelumnya terlihat Seimbang kini berubah menjadi perseteruan terbuka, dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar sebagai titik konflik baru.
Kurang dari dua tahun Lampau, Samanhudi Anwar dikenal sebagai salah satu tokoh yang turun langsung mendukung kemenangan Kekasih Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba pada kontestasi politik 2024. Dukungan tersebut ditunjukkan secara terbuka melalui berbagai kegiatan politik dan agenda masyarakat.
Tetapi situasi politik berubah setelah Samanhudi terpilih sebagai Ketua KONI Kota Blitar. Interaksi yang sebelumnya diprediksi akan menjadi sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga Bahkan berkembang menjadi rivalitas yang kian memanas.
Bagi sebagian masyarakat, kemenangan Samanhudi di KONI awalnya dianggap membawa Cita-cita baru bagi pembinaan olahraga di Kota Blitar. Kedekatan historis antara dirinya dan Syauqul Muhibbin dinilai dapat mempermudah dukungan pemerintah terhadap pengembangan atlet dan cabang olahraga.
Faktanya, Interaksi keduanya Bahkan meruncing. Ketokohan Samanhudi yang Lagi Mempunyai basis akar rumput kuat serta pengaruh di kalangan insan olahraga disebut-sebut memunculkan kekhawatiran tersendiri di lingkaran pemerintahan kota.
Situasi semakin memanas setelah Syauqul Muhibbin kembali menyinggung persoalan hukum yang pernah menjerat Samanhudi Anwar.
“Karena juga kalau Menonton ketua KONI yang terpilih ya ini problem hukumnya lumayan banyak,” ungkap Syauqul Muhibbin, Selasa (26/5/2026).
Ketegangan itu kemudian berlanjut pada rencana perubahan mekanisme penyaluran Anggaran hibah olahraga. Pemerintah Kota Blitar mengisyaratkan Anggaran pembinaan cabang olahraga nantinya Enggak Kembali disalurkan melalui KONI, melainkan langsung ke masing-masing cabang olahraga (cabor).
“Ya Demi sementara dari kajian itu, Interaksi hukumnya ketika seseorang yang Lagi dalam posisi menjalankan hukuman dicabut hak politiknya, itu kan Enggak Dapat menerima hibah,” tegasnya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, langkah tersebut diklaim sebagai upaya mempercepat distribusi Donasi sekaligus meminimalisasi potensi persoalan administrasi. Tetapi secara politik, kebijakan itu dinilai menjadi pukulan besar bagi kepengurusan KONI di Rendah pimpinan Samanhudi.
Tanpa kewenangan mengelola dan mendistribusikan Anggaran hibah, posisi KONI Kota Blitar dinilai akan kehilangan daya tawar dalam pembinaan olahraga daerah. Sementara pemerintah daerah berpotensi memegang kendali langsung terhadap Interaksi dengan cabang olahraga.
“Kalau seperti itu, kami akan dalami Kembali dengan meminta fatwa dari lembaga lain. Kalau Konkret-Konkret aturan mekanismenya seperti itu sehingga kita Enggak Dapat menjalankan hibah melalui KONI, maka biar Enggak mengganggu urusannya atlet, Instruktur dan pengembangan olahraga, pemerintah menyiapkan opsi-opsi,” tandas Syauqul Muhibbin.
Perseteruan ini menyita perhatian publik karena keduanya sebelumnya berada dalam satu barisan politik pada Pilkada 2024. Begitu itu, Samanhudi secara terbuka menyatakan komitmennya Demi memenangkan Kekasih Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba.
Dukungan tersebut terlihat dalam kegiatan Jalan Sehat SAE dan bazar sembako murah di Lapangan Turi pada Minggu (10/11/2024).
Kini Interaksi keduanya berubah menjadi rivalitas terbuka. Samanhudi bahkan menuding Wali Kota Blitar melakukan Kombinasi tangan dalam pemilihan Ketua KONI Kota Blitar dengan mendukung kandidat lain, yakni Tony Andreas.
“Kalau Eksis ancaman nanti kalau Samanhudi yang menang Enggak dikasih Anggaran, itu aturannya Enggak boleh, Mas. Harus diingat Eksis tiga pilar yakni pelaku olahraga, legislatif, dan pemerintah daerah. Tiga ini harus Klop, Enggak Dapat kepala daerah sewenang-wenang soal anggaran,” ungkap Samanhudi.
Perseteruan antara Syauqul Muhibbin dan Samanhudi Anwar kini menjadi perhatian publik Kota Blitar. Konflik tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana dinamika politik lokal dapat berubah Segera, bahkan di antara tokoh yang sebelumnya berada dalam satu kubu perjuangan politik. [owi/beq]
