WAKIL Tiongkok menyerukan front persatuan melawan standar ganda dan politisasi dalam upaya kontra-terorisme global. Berbicara pada Pertemuan Perwakilan Tinggi Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan (BRICS) ke-14 tentang Keamanan Nasional di St. Petersburg, Rusia, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menekankan perlunya negara-negara anggota blok ini memperkuat kerja sama dalam antiterorisme dan keamanan siber dan mendesak dukungan untuk peran sentral PBB dalam mengoordinasikan inisiatif antiterorisme global.
Ia mengatakan Tiongkok menentang standar ganda, politisasi, dan instrumentalisasi dalam isu-isu kontraterorisme. Wang mengatakan masyarakat global harus meninggalkan keistimewaan dan menolak segala tindakan yang melemahkan kewenangan PBB.
“Kita harus mendukung konsep keamanan yang umum, menyeluruh, kooperatif, dan berkelanjutan, serta memulai jalur keamanan baru,” kata Wang, dilansir Anadolu, Kamis (12/9).
Baca juga : Argentina Batal Gabung BRICS
Ia menekankan komitmen Tiongkok untuk membangun tata kelola keamanan global yang adil, masuk akal, dan efektif. Menteri Tiongkok memuji pencapaian Grup Kerja Antiterorisme BRICS dan menyatakan kesediaan Tiongkok untuk melaksanakan Strategi dan Rencana Aksi Antiterorisme BRICS.
Wang juga menyampaikan undangan kepada pejabat antiterorisme BRICS untuk mengunjungi wilayah Xinjiang di barat laut Tiongkok. Xinjiang adalah rumah bagi 10 juta warga Uighur, kelompok Muslim Turki yang mencakup 45% dari populasi wilayah tersebut.
Tiongkok telah dituduh melakukan diskriminasi budaya dan agama terhadap Muslim Uighur oleh otoritas Tiongkok, yang dibantah oleh Beijing. Dalam mempromosikan model BRICS+, Wang mendorong blok tersebut untuk melibatkan lebih banyak negara, khususnya dari belahan bumi Selatan, dalam dialog dan kerja sama guna mengonsolidasikan tindakan bersama dalam penanggulangan terorisme dan keamanan siber.
Komentar Wang muncul saat negara-negara BRICS berupaya meningkatkan pengaruh kolektif mereka terhadap masalah keamanan global dan memposisikan kelompok tersebut sebagai penyeimbang kerangka kerja keamanan yang dipimpin Barat. (I-2)
