KOALISI Masyarakat Sipil menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Puan diharapkan terketuk pintu hatinya untuk mengesahkan beleid itu di penghujung akhir jabatan anggota DPR periode 2019-2024.
“Kami akan melakukan aksi untuk mengetuk hatinya Mbak Puan dan anggota Dewan yang lain untuk membuka hatinya, pikirannya, mata hatinya gitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga dan saya pikir itu mungkin dan sangat bisa,” kata koordinator aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT, Jumisih, saat menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).
Jumisih mengatakan Puan tak seperti kakeknya sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Dia menekankan bahwa Soekarno selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil.
Baca juga : Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di Indonesia
RUU PPRT salah satu dari sekian produk hukum yang ditunggu masyarakat. Karena akan melindungi jutaan pekerja rumah tangga.
“Jadi begini, Mbak Puan itu adalah perempuan. Mbak Puan adalah pimpinan DPR RI dan Mbak Puan adalah cucunya Bung Karno. Yang Mbak Puan sangat tidak aware terhadap situasi masa kini itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya Soekarno kepada sarinahnya,” ucap Jumisih.
Dia menantikan aksi Puan. Karena ketuk palu pengesahan RUU PPRT juga tinggal menunggu persetujuan fraksi PDIP. Karena seluruh fraksi disebut sudah menyetujui.
“Tinggal bu Puan. Nasib RUU untuk melindungi para pekerja perempuan tinggal di tangan Puan. Pilar Marhaenisme mau dilindungi atau dibuat mati, terserah Puan Maharani,” ucap dia. (P-5)
