Manifesto Warung Kopi: Ketika Nusantara Bersatu dalam Satu Umpatan

Foto BeritaJatim.com

Terdapat luapan emosi yang Demi ini Bahkan mempersatukan perasaan masyarakat kelas menengah dan Dasar dari Sabang Tiba Merauke, Adalah rasa dongkol yang merata hingga ke pelosok. Dongkol terhadap apa? Dongkol terhadap kerakusan dan kepongahan politik kekuasaan.

Uniknya, rasa dongkol kolektif itu kini terangkai erat dalam satu frekuensi umpatan; sebuah kutukan kebudayaan yang maknanya sama persis, hanya dieja dalam bahasa daerah yang berbeda.
Keserakahan yang dipertontonkan secara vulgar di pusat kekuasaan di Jakarta telah melahirkan sebuah koalisi tak tertulis di tingkat tapak: “Koalisi Rakyat yang Mual”.

Di Jawa, orang-orang di pos ronda mungkin sudah Tiba pada titik paripurna kekesalan. Mereka berbisik sinis, “Wis, emplok-emploken kabeh!” (Sudah, telan saja semuanya!). Sebuah frasa satir Demi menyindir jalannya pemerintahan, yang belakangan Terkenal di jagat warung kopi dengan Julukan Kabinet WekWek (Wis Emplok-Emploken Kabeh). Sebuah kabinet tempat menu hidangan utamanya adalah anggaran bansos, pasal-pasal pesanan, hingga konsesi tambang, yang semuanya ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah, layaknya

Raksasa Batara Kala yang sedang kelaparan, sehingga bumi pun hendak ditelan bulat-bulat..
Tetapi, upacara “makan besar” para elite ini Rupanya Bukan hanya memicu sendawa di Jakarta, tetapi juga memicu gemertak gigi di berbagai daerah. Kalau para penguasa itu bersafari keliling Indonesia, mereka akan mendapati bahwa setiap Etnis Mempunyai Langkah sendiri Demi mengeja kata “rakus”.

Di tanah Sunda, ketika Menonton kelakuan pejabat yang ‘gembul’ dan tak Paham malu menguras isi bumi dan anggaran, Kaum di pangkalan ojek akan bergumam, “Sih Kabayan mah eleh, ini mah ngeteyep jiga beurit sawah, hakan tah ku sia kabeh!” (Sih Kabayan saja kalah Pandai, yang ini mah menyelinap seperti tikus sawah, makan tuh oleh Anda Segala!). Kata ‘hakan’ adalah level terendah Demi aktivitas makan, biasanya disediakan Demi binatang. Ketika kata itu keluar dari mulut rakyat Demi menilai penguasanya, disanalah letak runtuhnya kehormatan pemimpin secara total.

Pindah ke seberang, di kedai-kedai kopi di Sumatra, dari tanah Batak hingga Melayu, kejengkelan itu menjelma menjadi kalimat yang lebih lugas tanpa tedeng aling-aling: “Lantak lah situ! Ambek lah sadoalahnyo, paabihkan!” (Pukul sajalah situ! Ambil Segala, habiskan!). Terdapat nada kepasrahan yang mengerikan di sana. Sebuah bentuk pembiaran dari rakyat yang Paham bahwa menasihati penguasa sudah tak Terdapat gunanya, karena telinga kekuasaan telah tersumbat rapat oleh tumpukan Fulus.

Sementara di Kalimantan, di dekat sungai-sungai yang airnya mulai keruh akibat hulu yang dikeruk tanpa ampun, masyarakat Dayak dan Banjar hanya Dapat mengelus dada menyaksikan tanah adat dan hutan mereka dikapling dari jauh. “Gana Betul, habis dihantupnya kabeh!” (Serakah sekali, habis dihantamnya Segala!). Hutan yang dijaga bergenerasi-generasi, habis dalam beberapa ketukan palu sidang di ibu kota.

Lewat, bagaimana di belahan timur? Di NTT, di atas tanah yang kering Tetapi menyimpan ketabahan yang luar Lazim, rakyat menyaksikan drama para pesohor politik dengan tawa getir. “Dong makan kanyang-kanyang sana, biar dong pui perut dapa babengkak!” (Mereka makan kenyang-kenyang di sana, biar perut mereka bengkak sekalian!). Dan di ujung Papua, di Dasar bayang-bayang gunung yang emasnya dikuras entah ke mana, mama-mama di pasar hanya Dapat berucap lirih Tetapi tajam, “Kam tipu-tipu Maju, kam makan itu Fulus Tiba kam muntah darah!”

Kalau dipetakan, seluruh umpatan dari berbagai penjuru mata angin ini bermuara pada satu Hasil psikologis yang sama, sebut saja kutukan: “rakyat sudah malas protes secara elegan, karena mereka yang diprotes sudah kehilangan urat malu”.

Ketika jalur hukum berubah menjadi komedi, ketika korupsi makin melembaga, ketika nepotisme dinasti menjadi tradisi, dan ruang sidang beralih fungsi menjadi pasar transaksi, maka bahasa satir adalah satu-satunya senjata tersisa Demi menjaga kewarasan publik. Umpatan-umpatan daerah ini bukan sekedar caci maki kasar. Ini adalah hukum adat informal yang dijatuhkan oleh nurani kolektif rakyat jelata.

Secara administratif, para pejabat itu mungkin Lagi memegang Surat Keputusan (SK) Formal dan lencana emas di dada. Tetapi secara kultural, spiritual, dan moral, dari Jawa hingga Papua, mereka sudah “dipecat” dari golongan Mahluk yang dihormati. Mereka telah diturunkan pangkatnya oleh sejarah, menjadi sekelompok makhluk rakus yang sedang berpesta pora di atas piring yang retak.

Selamat menikmati hidangannya, Kabinet WekWek dan para sekutunya. “Emplok-emploken kabeh, hakan ku sia, lantak lah sadoalahnyo”. Habiskan Segala selagi sempat. Tetapi ingat, dalam setiap filosofi daerah di Nusantara, selalu Terdapat bab terakhir yang tak pernah meleset: ‘perut yang dipaksa menelan hak orang banyak, pada akhirnya hanya akan melahirkan kehancuran bagi dirinya sendiri’. Keadilan semesta Bukan pernah tidur, ia hanya sedang mengamati piring-piring kalian hingga Nihil kering kerontang. [Hadipras]