PENGALOKASIAN anggaran Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan yang signifikan, anggaran ini mencerminkan pengakuan terhadap peran krusial UMKM dalam perekonomian Indonesia.
Tetapi, pertumbuhan ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu ditinjau. Maksudkel ini akan menguraikan perkembangan anggaran, dampaknya terhadap UMKM, menyoroti isu-isu yang muncul, serta memberikan rekomendasi yang perlu ditempuh.
Alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM mengalami lonjakan signifikan, naik dari Rp135,919 miliar pada 2010 menjadi Rp1,407 triliun pada 2023, dengan total Rp5,758 triliun dalam lima tahun terakhir. Ini mencerminkan pengakuan pentingnya UMKM dalam ekonomi.
Meskipun angka tersebut mengesankan, pertanyaan inti adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan dampak nyata bagi UMKM. Pengkajian mendalam diperlukan untuk memastikan dana ini memberikan manfaat yang signifikan bagi sektor UMKM.
Di tingkat daerah, alokasi anggaran untuk sektor koperasi dan UMKM memiliki variasi yang mencolok, berkisar dari Rp1,5 miliar hingga Rp1,1 triliun. Ini menggambarkan perbedaan signifikan dalam pendekatan masing-masing daerah terhadap dukungan UMKM.
Tetapi, ada kekhawatiran bahwa beberapa daerah mungkin belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor UMKM. Misalnya, jika kita mengambil nilai terendah (Rp 1,5 miliar) dan mengalikannya dengan 552 pemerintah daerah, hasilnya rata-rata hanya Rp828 miliar per tahun, atau Rp4,140 triliun dalam lima tahun. Diperlukan perhatian lebih serius untuk memastikan setiap daerah mendukung UMKM secara memadai.
Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dari 47 juta pada 2010 menjadi 64,2 juta pada 2023, serta peningkatan kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) dari rata-rata 57,55% (2010-2018) menjadi 60,5% (2022) adalah indikator positif.
Tetapi, untuk mengukur efektivitasnya, perlu dipertanyakan sejauh mana UMKM sebenarnya merasakan dampak positif dari peningkatan anggaran dan pertumbuhan jumlah mereka. Pengkajian lebih mendalam diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM.
Dampaktivitas penyaluran dana
Selama pandemi covid-19, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memainkan peran krusial dalam mendukung UMKM, terutama melalui Program Donasi Produktif Usaha Mikro (BPUM). Di 2020 dana sebesar Rp36,2 triliun disalurkan kepada 15 juta pelaku usaha, sementara 2021 menyediakan Rp7,9 triliun untuk 6,5 juta pelaku usaha. Tindakan ini menjadi tiang kuat dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan memperkuat ekonomi nasional di tengah cobaan pandemi.
Meskipun program-program seperti BPUM selama pandemi berperan penting, terdapat kelemahan yang signifikan dalam penyaluran dana, yang memunculkan keraguan akan efektivitasnya. Pengkajian BPK mencatat dana salah sasaran sebesar Rp1,18 triliun kepada 414.590 pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan tidak memiliki usaha.
Hasil riset juga menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan UMKM, meskipun telah mendaftar beberapa kali. Penyempurnaan dalam pelaksanaan program-program ini diperlukan untuk memastikan manfaatnya mencapai yang benar-benar membutuhkan.
Tantangan pengembangan
Pada 2020, Asosiasi Fintech Pendanaan Serempak Indonesia (AFPI) mencatat bahwa sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia masih belum memiliki akses ke permodalan dari lembaga perbankan atau non-bank. Keterbatasan akses permodalan ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan bisnis UMKM. Diperlukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan akses permodalan, memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.
Selain pendanaan, kementerian juga melaksanakan program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan manajemen bisnis UMKM. Program-program ini mencakup pelatihan bagi UMKM yang ingin merambah pasar ekspor. Sebagai contoh, ada fasilitasi ekspor ke Australia dan UMKM Go Online Virtual Expo.
Inisiatif-inisiatif seperti itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM, eksportir, dan pengecer, memungkinkan mereka menggarap pasar yang lebih luas, termasuk ke luar negeri.
Kepada memaksimalkan peran Kementerian Koperasi dan UKM, perlu langkah-langkah strategis. Pertama, tingkatkan pengawasan dan evaluasi anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat.
Kedua, tetapkan standar minimum alokasi anggaran UMKM di tingkat daerah untuk memastikan dukungan seragam. Ketiga, kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk program pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh UMKM, termasuk kredit mikro dengan suku bunga lebih rendah dan bantuan teknis.
Keempat, perkuat program pelatihan, terutama manajemen usaha dan persiapan pasar ekspor. Kelima, perbaiki Program BPUM dengan sistem evaluasi yang lebih ketat.
Keenam, dorong UMKM informal mendaftar NIB. Ketujuh, tingkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar program dan dukungan untuk UMKM lebih efisien dan responsif, serta perkuat pelatihan dan akses ke saluran pemasaran. Tindakan ini akan mengoptimalkan peran Kementerian dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM.
Pertumbuhan UMKM di Indonesia adalah elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan pencapaian tujuan nasional. Meskipun begitu, Kementerian Koperasi dan UKM menghadapi tantangan dalam mendukung UMKM.
Kritik konstruktif dan rekomendasi diajukan untuk memperkuat peran Kementerian. Krusialnya UMKM dalam ekonomi Indonesia tak terbantahkan. Pemerintah harus terus fokus pada peningkatan dukungan untuk UMKM menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen kuat, Indonesia dapat memastikan UMKM tetap menjadi kekuatan utama dalam ekonomi nasional, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan memperkuat posisi globalnya.
