MENKO Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut bahwa proses negosiasi dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera Golongan Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua melibatkan banyak pihak mulai dari tokoh masyarakat hingga gereja.
Ia menambahkan, proses pembebasan itu berlangsung sangat panjang dan terus dipantau setiap waktunya.
“Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh satgas dari TNI-Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari memantau perkembangan di wilayah Nduga, dan kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” kata Hadi, Sabtu (21/9).
Baca juga : Keluarga akan Sambut Kapten Philip Mark Mehrten di Jakarta
Kendati demikian, Hadi tidak merinci proses negosiasi yang dilakukan. Menurut dia, proses negosiasi yang berlangsung 19 bulan itu berlangsung baik. Ia bersyukur komponen yang terlibat dalam menyelesaikan tugas.
“Saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan tokoh adat, keterlibatan tokoh masyarakat, keterlibatan gereja, semua sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini,” ujar Hadi.
“Bayangkan 1 tahun 7 bulan kita melakukan negosiasi dan alhamdulillah kita tim satgas dan dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik,” tutur dia.
Baca juga : Pilot Susi Air Kapten Phillip Mark telah Dibawa ke Jakarta dengan Pesawat TNI AU
Diketahui, Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, telah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul pukul 22.27 WIB. Pemerintah Indonesia langsung menyerahkan pilot tersebut kepada pemerintah Selandia Baru.
“Tadi baru saja saya mewakili pemerintah Republik Indonesia, secara resmi telah menyerahkan Captain Pilot Philip Mehrtens kepada pemerintah Selandia Baru,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Sabtu (21/9).
Dia menjelaskan, Kapten Philip diserahkan langsung kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett.
Baca juga : Kapten Philip Mark Mehrtens Dibawa ke Jakarta dengan Pesawat TNI AU
“Dan acara penyerahan tadi berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut pembebasan Philip harus menjadi momentum pemerintah untuk menjaga masyarakat Papua.
PPP menilai negara tidak boleh kalah oleh KKB dan siap siaga jika ada sesuatu yang merugikan bangsa. (Fik/Ykb/P-3)
