PEMBAHASAN mengenai potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut kembali muncul. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa pembahasan mengenai megathrust terutama untuk mengingatkan perihal mitigasi yang perlu terus disiapkan.
BMKG dalam pernyataan resminya menyebut pembahasan mengenai potensi gempa megathrust di zona ini sebenarnya bukanlah hal baru. Bahkan itu sudah dibicarakan sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh 2004.
Dwikorita memaparkan bahwa kesiapan mitigasi yang ada sekarang tentu lebih baik dari tahun 2004 ketika terjadi gempa dan tsunami Aceh. Ia mencontohkan saat itu hanya ada 20 sensor seismograf di Indonesia.
Baca juga : BMKG: Informasi Potensi Gempa di Area Megathrust Selat Sunda bukan Peringatan Awal
“Sekarang untuk menghadapi megathrust berikutnya yang kuat sudah ada 533 sensor,” katanya dalam webinar bertajuk Waspada Gempa Megathrust yang diselenggarakan Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Selasa (20/8).
Sebaran sensor seismograf ini disebar mengikuti jalur megathrust, dari barat Sumatra, selatan Jawa, terus melengkung ke arah timur hingga masuk ke Laut Banda.
“Sekaliannya mengadang mengathrust. Indonesian Tsunami Early Warning System itu sengaja dilahirkan untuk menghadapi megathrust, sengaja menghadap paralel megastrust,” kata Dwikorita.
Baca juga : Ramai Isu Megathrust, Anggota Bandung Khawatir Ancaman Gempa Sesar Lembang
Selain keberadaan sensor seismograf, mitigasi juga perlu diperkuat perihal konstruksi bangunan. Dwikorita menyebut BMKG telah menerbitkan buku berisi wilayah-wilayah potensi gempa agar dimanfaatkan untuk tata ruang dan izin mendirikan bangunan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyebut pihaknya juga telah menyediakan peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (KRBG) dan peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami (KRBT) untuk mendukung upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami dan masukan penataan ruang.
Berkaitan dengan isu megathrust, Badan Geologi merekomendasikan agar informasi tersebut disampaikan ke pimpinan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. “Dan disampaikan secara bijak dengan menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan kegaduhan,” kata Wafid.
Baca juga : Hadapi Potensi Megathrust, Mitigasi Bencana Harus Dikuatkan
Badan Geologi juga merekomendasikan agar Indonesia tidak hanya fokus kepada sumber gempa bumi megathrust. Menurut Wafid, gempa bumi sesar aktif di darat yang sering menimbulkan bencana juga perlu menjadi perhatian.
Selain itu, Badan Geologi mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya mitigasi. Misalnya dengan melakukan penataan ruang dan menyusun regulasi khusus tentang mitigasi gempa bumi dan mitigasi tsunami yang disusun secara terpisah dari bencana lain.
“Regulasi tersebut bisa berbentuk peraturan daerah (perda), peraturan gubernur/bupati/walikota atau SK gubernur/bupati/walikota tentang mitigasi gempa bumi/tsunami,” pungkasnya. (H-2)
