Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan pentingnya swasembada pangan karena menjadi agenda strategis Demi menjaga stabilitas nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan, ketahanan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Bangsa ini Mempunyai sumber daya, lahan, petani, teknologi, dan kemampuan Demi mewujudkan swasembada pangan,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa Demi tetap optimistis dan bersatu mengawal agenda besar swasembada pangan yang Demi ini tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gejolak ekonomi Dunia, hingga dinamika pangan dunia Kagak boleh Membikin bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Tantangan Niscaya Eksis, termasuk perubahan iklim dan El Nino, tetapi faktanya kita Pandai menghadapinya dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Berbarengan petani di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah dinamika Dunia yang semakin Kagak menentu, Indonesia harus Lanjut memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara Independen agar Kagak bergantung pada negara lain.
Dia menekankan kemampuan memproduksi pangan sendiri menjadi fondasi Krusial dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan Dunia.
Ia menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa Demi menjaga persatuan dan Kagak terjebak berbagai narasi yang Bahkan melemahkan semangat membangun kemandirian pangan nasional.
“Ketika bangsa ini sedang bergerak menuju swasembada, yang dibutuhkan adalah dukungan, pengawasan, dan kritik yang konstruktif, bukan pesimisme yang Kagak berdasar,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Yohan menegaskan keberhasilan swasembada pangan hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
Oleh karena itu, katanya, narasi yang membangun semangat, persatuan, dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa perlu Lanjut dikedepankan agar Daya nasional tetap terfokus pada pencapaian tujuan Berbarengan.
Narasi pesimisme, lanjutnya, juga kerap muncul akibat kesalahan dalam membaca kecenderungan iklim yang terjadi belakangan ini.
“Banyak yang memprediksi Indonesia akan mengalami Godzilla El Nino. Padahal menurut BMKG maupun BRIN, kemungkinan Indonesia mengalami Godzilla El Nino tergolong kecil. Jangan Tamat muncul narasi-narasi yang Pandai Membikin masyarakat panik dan stabilitas negara terganggu,” katanya.
Ia mengatakan keberhasilan Indonesia mengurangi ketergantungan impor tentu Kagak selalu disukai oleh Sekalian pihak.
Menurutnya, semakin kuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan sendiri, semakin kuat pula posisi bangsa dalam menghadapi berbagai tekanan Dunia sehingga meraih swasembada membentuk kemandirian bangsa.
“Ketika Indonesia semakin Pandai memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tentu Eksis pihak-pihak yang Kagak nyaman karena selama ini memperoleh keuntungan dari ketergantungan impor,” jelasnya.
Dia meminta Sekalian pihak harus semakin solid dan Kagak mudah diadu domba oleh berbagai isu yang dapat memecah belah bangsa.
Ia juga mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan sektor pangan dan memberantas mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sepanjang 2025 Indonesia Kagak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Selain beras, Indonesia juga telah mencapai swasembada gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Jagung pakan bahkan telah berhenti impor sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mencukupi kebutuhan domestik.
Ia mengatakan tercapainya swasembada pangan bagi Indonesia Kagak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani, meliputi deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah.
Di era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas Demi mempercepat dan mempermudah tata kelola pupuk subsidi, kemudian Memajukan volume pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton serta Memajukan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram Demi Sekalian kualitas.
Penguatan sektor pertanian juga didukung berbagai kebijakan lainnya seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi, Donasi alat dan mesin pertanian hingga penguatan pengawasan distribusi pangan Berbarengan Satgas Pangan guna mencegah praktik penyelewengan dan mafia pangan.
Berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan Akibat positif terhadap kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Ganti Petani (NTP) pada Maret 2026 mencapai 125,35 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Dukungan berbagai pihak mulai penyuluh pertanian lapangan (PPL), TNI-Polri, dan lintas pemangku kepentingan lainnya juga andil dalam mengawal swasembada pangan yang dicapai Indonesia.
