NAMA sejumlah petinggi negara termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani muncul dalam data yang bocor dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.
Kebocoran data itu berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berisikan informasi pribadi masyarakat. Data itu kini diperjualbelikan di dark web.
Berita kebocoran data itu pertama kali terungkap lewat media sosial X (Twitter). Sayan pengamat siber dan ethical hacker Tegar Aprianto dengan handel @secgron kembali mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia.
Baca juga : Ditanya Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep, Jokowi : Segala Kaum Sama di Mata Hukum
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Tegar.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tambahnya.
Hal itu bisa diasumsikan Tegar sudah mengecek langsung sampel data yang bocor tersebut.
Baca juga : Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Apabila Dibiarkan bisa jadi Modus TPPU
Tak hanya itu, Tegar juga melampirkan tangkapan layar dari situs BreachLembaga dan lagi-lagi akun bernama Bjorka menjadi sosok yang mengumumkan kebocoran data tersebut dan menaruhnya di dark web.
“Pada sampel data ini kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna,” tulis Bjorka pada tangkapan layar yang dibagikan Tegar.
Tegar menjelaskan di dalam sampel tersebut tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.
Baca juga : Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang mesti Diproses Hukum
Tangkapan layar kembali diunggah oleh Tegar yang menampilkan 25 nama teratas dalam sampel data yang bocor, terlihat ada nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Taatdi, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP tersebut.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Rekanan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat dihubungi, Rabu (18/9). (Ant/Z-1)
