Di ujung masa jabatannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawai untuk menambah dana insentif daerah senilai Rp1 triliun. Hal itu diperlukan untuk guna mendorong kinerja daerah, termasuk dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
“Hari ini Pak Tomsi (Sekjen Kemendagri) tidak minta, tapi saya yang minta, Bu. Dinaikkan saja Rp1 triliun. Pembagiannya sama yaitu setahun 3 kali atau setiap 4 bulan. Jadi tinggal komponennya saja ditambah,” ujar Airlangga dihadapan Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Pahamn 2024, Senin (23/9).
Airlangga menyebut bahwa sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian pernah meminta Menkeu menambah insentif daerah. Hal itu pun sudah dituruti Sri Mulyani dengan menambah anggaran Rp1 triliun, namun bukan termasuk insentif PPDD.
Baca juga :Â Airlangga Hartarto dan 5 Mantan Menko Perekonomian Bahas Kelas Menengah
Sembari bercanda, Menko Perekonomian menyebut penambahan insentif itu sesuai dengan topik yang dibahas atau ditulis dalam buku yang baru diluncurkan Sri Mulyani. Kitab authorized biografi Sri Mulyani yang berjudul ‘No Limits: Reformasi dengan Hati’ juga membahas pentingnya insentif bagi pembangunan di daerah.
“Karena kemarin Ibu baru meluncurkan buku dan di buku disebutkan memberikan insentif itu penting. Nah, jadi momentum ini kami jaga setuju dengan buku Ibu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan pentingnya koordinasi persiapan kebijakan pajak kendaraan bermotor. Hal itu tentu akan mendorong pendapatan daerah semakin meningkat.
Selanjutnya, juga monitoring terhadap 546 PPDD yang menggunakan sistem digital dan infrastruktur digital menjadi penting. “Dan ke depan tentu kita dorong lagi berbagai macam mulai dari fiber optic, kemudian juga low earth orbit satellite dan pengembangan digitalisasi yang lain,” tambahnya. (Z-11)
