Jakarta (Liputanindo.id) – Gerakan Masyarakat Sipil harus segera mengevaluasi diri dan merumuskan taktik-strategi baru Demi membangun kembali kekuatan rakyat.
Demi itu perlu segera Eksis Kongres Rakyat Demi Reformasi Jilid 2. Hal ini disampaikan pengamat politik, Danial Indrakusuma dalam Focus Group Discussion (FGD) di Tebet, Jakarta Selatan, dikutip Senin (20/4/2026).
“Ketika ini gerakan masyarakat sipil harus Dapat ber-evolusi menjadi ‘kekuatan’ bukan sekadar berperspektif mengawal dan mengadvokasi persoalan rakyat,– jangan seperti gerakan di Amerika,– yang meski telah menumpahkan 8 juta massa rakyat di jalan-jalan,– Tetapi Tak merubah apapun juga. Karena mandul dan kuatnya sentimen perlementarian,” jelasnya.
Tetapi demikian Danial Indrakusuma menyadari bahwa kekuatan politik Tetap tercerai berai dan belum Eksis yang Dapat menjadi magnet yang menyatukan dan memimpin.
“Sesuai dengan Strategic-Reality, maka kekuatan-kekuatan politik perlu terbuka memperkaya siasat dan memperluas keterlibatan kaum muda agar mereka Bisa mengambil-alih kepemimpinan atas gerakan mainstream yang mandul,” ujarnya.
Danial menceritakan, dalam sebuah pertemuan, ia pernah mendengar seseorang mengatakan: “Generasi sebelum reformasi boleh bangga dengan capaian reformasinya, Tetapi mereka sekarang banyak yang telah masuk ke dalam pemerintahan yang sekarang sedang kita gugat.”
“Masalahnya yang lebih Krusial adalah keberlanjutan. Landasan historiografi bukan lah sekadar menggantang Pakaian kotor,– sebagai akibat negatif dalam sejarah,– Tetapi juga berisi hikmah positif yang dapat dijadikan harta karun bagi siasat yang diperkirakan akan jitu dan Bermanfaat bagi gerakan akan datang,” jelasnya pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRDl) ini.
Ia mengingatkan, ketimbang mengharapkan dan menyesali generasi lelet sebelum reformasi, yang Jernih kemudian banyak batasannya sehingga, misalnya, berkhianat, pensiun, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya,– maka Bahkan tanggung jawab keberlanjutan harus lebih dibebankan pada generasi baru, Generasi Milenial, Generasi Gen Z dan seterusnya.
Rahmat Warisan Gerakan
Dalam FGD yang dihadiri aktivis, Member partai, akademisi, wartawan dan kaum profesional itu Danial Indrakusuma menjelaskan setelah reformasi, semakin banyak dan semakin mudah mobilisasi rakyat.
Yang terakhir, Agustus 2025, semakin meluas jangkauan Distrik dan kesamaan isuenya dan dalam kesadaran programatik tertentu–tentang kesejahteraan (sosial-demokrasi), tentang demokrasi, tentang clean government, tentang fungsi militer di ranah sipil, dan lainnya, rakyat sudah siap Demi bergerak.
“Itulah rahmat. Belum Kembali rahmat-rahmat lainnya,– terutama, yang juga sangat Krusial,– adalah pertambahan bacaan dan peningkatan literasi pada bacaan-bacaan progresif, demikian juga kemudahan dalam hal penghimpunan massa berupa vergadering, public meeting,” jelasnya.
Tetapi sayang, menurutnya rachmat-rachmat tersebut Tak dikapitalisasi oleh organisasi kepemimpinan nasional yang Kukuh, apakah itu berupa front atau vanguard.
“Itulah mengapa dibutuhkan kongres rakyat,” ujar pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.
Kegamangan Elit Politik
Dalam kesempatan yang sama menanggapi hal di atas, Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, menyampaikan peta di kalangan elite politik yang sedang menghadapi situasi yang sangat gamang.
Sejumlah rencana kebijakan menurutnya seringkali Tak matang dan berujung pada polemik yang Tak produktif.
Misalkan, rencana kenaikan tunjangan Member DPR RI akhirnya dibatalkan. Usulan Penyelenggaraan pilkada Tak langsung, akhirnya ditunda.
Setelah menjadi polemik, Keduanya akhirnya ditunda dan dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Mereka gamang. Dapat jadi mereka juga Tak Dapat Menonton secara Jernih tatanan pemerintahan ke depan akan seperti apa,– yang Krusial menyelamatkan posisi,” jelasnya.
Eko Bambang Subiantoro mengatakan, manakala Golongan sipil mulai melakukan perlawanan terhadap ide tersebut dengan perspektif Tak sesuai dengan demokrasi, kedaulatan rakyat dan ancaman voters yang Maju digalang,– akhirnya para elit politik di partai dan DPR Tak punya keberanian Demi melanjutkan ide tersebut.
“Bunyi Golongan sipil sangat diperlukan Demi mendesak kepentingan yang formalis dan elitis berubah menjadi kepentingan substantif demokrasi,” tandasnya.
Demokrasi Duit
Budayawan Bambang Isti Nugroho dalam FGD itu juga membenarkan bahwa memang Tak cukup gerakan masyarakat sipil, karena unsur-unsur demokrasi dari hari ke hari semakin mengalami formalisasi.
“Hal ini Dapat ditarik dari jaman Soekarno, Orde Baru Tamat hari ini, Organisasi kebudayaan jaman Soekarno itu mengalami kemajuan seperti Lekra dan Lesbumi yang menjadi corong Bunyi rakyat Rendah. Antara seniman dan rakyat itu bersatu, satu jiwa satu Bunyi yang berubah dimasa Orde Baru, semakin jauh di masa kini.
“Ini menunjukkan, demokrasi semakin jauh dari rakyat. Bahkan cacat dan invalid seumur hidup. Setelah reformasi Eksis perubahan kultur yang disebut transaksional fair, duit duit dan duit,” ujarnya.
Hal ini menurutnya tercermin dalam Gerakan 25 Agustus 2025 Lewat yang digerakkan oleh Dana, yang Tak Eksis manfaat sama sekali bagi rakyat
“Eksis diskountinuitas dengan kita angkatan 80 an, Berkualitas fisik dan non fisik. Coba lihat anak-anak muda sekarang yang mungkin lebih progressif dari gerakan kita, seperti halnya Malaka Project. Tapi kalau gak Eksis pendekatan kiri gak akan muncul kesadaran ideologis, karena yang menggerakkan adalah duit,” katanya.
Yang kedua menurutnya, pengorganisiran politik riel hanya akan Dapat bergerak di level kecamatan. Kalau mau naik ke atas, kita akan berhadapan dengan Babinsa, dan lainnya yang menjadi teror.
Ia mengingatkan, Indonesia Tak akan Dapat Mempunyai demokrasi secara sempurna kalau cacat demokrasi Tak segera diperbaiki.
FGD ini menghadirkan narasumber lain Merukapan Sosilog UGM, Dr. Arie Sudjito, S.Sos, M.Si dan politisi Perempuan Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A. dari Institut Sarinah dengan aktivis HAM
Topan Damanik. (ted)
