Mojokerto (Liputanindo.id) – Pemerintah Kota Kota Mojokerto memastikan Penyelenggaraan program Sokongan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) tahun 2026 berjalan sesuai aturan serta difokuskan Demi meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, khususnya Penduduk setempat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Akbar Moeljono Subagijo, menegaskan bahwa pengelolaan BOSDA dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Program ini juga mengacu pada prinsip pencegahan korupsi, termasuk rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
“BOSDA ini merupakan hibah dari APBD yang harus digunakan Cocok sasaran, yakni Demi mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat Kota Mojokerto,” ungkapnya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan kebijakan antara sekolah negeri dan swasta dalam penerapan BOSDA. Demi sekolah negeri, seluruh siswa Berkualitas dari dalam maupun luar daerah tetap mendapatkan layanan pendidikan gratis tanpa pungutan.
Sementara itu, pada sekolah swasta penerima BOSDA, siswa atau wali murid yang merupakan Penduduk Kota Mojokerto Bukan diperbolehkan dikenai biaya tambahan. Tetapi, bagi siswa dari luar daerah, sekolah Tetap diperkenankan menarik biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada Penduduk Kota Mojokerto, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional sekolah swasta,” jelasnya.
Terkait beredarnya surat kepada pihak sekolah, Akbar menegaskan bahwa hal tersebut murni Demi keperluan pendataan kebutuhan anggaran BOSDA, bukan kebijakan lain di luar itu.
Ia juga menanggapi isu terkait tenaga GTT/PTT di Dasar kewenangan Kementerian Religi. Menurutnya, pengelolaan tenaga tersebut berada di Dasar Kemenag, bukan pemerintah daerah.
“Surat itu hanya Demi mengetahui kebutuhan anggaran, bukan Demi hal lain,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Kota Mojokerto secara rutin melakukan sosialisasi setiap tahun kepada sekolah-sekolah guna memastikan pemahaman yang sama terkait aturan BOSDA. Langkah ini dilakukan agar implementasi di lapangan sesuai ketentuan dan Bukan menimbulkan kesalahpahaman.
Pemkot Mojokerto menegaskan komitmennya Demi menjalankan program BOSDA secara transparan, Cocok sasaran, dan berpihak pada masyarakat demi mewujudkan pendidikan yang merata dan terjangkau. [tin/beq]
