JUMLAH kementerian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal lebih banyak dibanding saat ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut kabinet gemuk akan lebih efektif.
Merespons itu, pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso menilai jika dilihat dari pelbagai aspek, kabinet gemuk hanya menguntungkan dan memperkaya partai politik.
“Merugikan presiden karena sesungguhnya presiden tidak pernah mendapatkan loyalitas total partai. Dan jelas sangat merugikan rakyat karena berbiaya besar dan tidak efektif,” tegas Reni kepada Media Indonesia, Selasa (17/9).
Baca juga : Golkar Sebut Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Dapat Lebih Segera Jalankan Fungsi Pemerintah
“Kasus pada kabinet Jokowi menunjukkan penyelewengan kebijakan, program dan dana APBN justru melibatkan para menteri perwakilan partai,” tambahnya.
Reni menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak belajar dari pengalaman RUU Pilkada dan RUU TNI/Polri. Menurutnya, draft final hasil pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Pahamn 2008 tentang Kementerian Negara sangat terburu-buru dan tidak perlu.
“Jernih RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas. Ini menyisakan dugaan ada politik dagang sapi di DPR antara anggota dan petinggi-petinggi partai untuk mereka mendapatkan jatah di Kabinet yang baru,” paparnya.
Baca juga : NasDem Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Sekadar Akomodatif
Reni menuturkan Presiden terpilih 2024 perlu belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya, terutama Presiden Jokowi.
Reni mencontohkan presiden di masa reformasi yang merangkul semua partai dengan harapan mendapat dukungan penuh dari semua partai politik. Dalam kenyataannya, kata dia, harapan tersebut sulit tercapai karena partai selalu mempunyai kepentingannya sendiri.
Ia mengemukakan dukungan umumnya diperoleh setelah lobi alot di belakang layar. “Bukan debat isu atau program tapi berapa ‘sapi’ yang ‘diperdagangkan’ dalam transaksi ini,” ujarnya.
Reni berpandangan belajar dari pemisahan dan peleburan ulang Kementerian di masa Jokowi, penyesuaian teknis administratif hukum dan sumber daya manusia menyebabkan kementerian menghabiskan waktu minimal dua tahun hanya untuk melakukan konsolidasi organisasi. (J-2)
