PUBLIK sejauh ini disajikan tiga nama yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka ialah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Akan tetapi, hanya Anies yang telah memiliki pasangan yang tetap, yakni Muhaimin Iskandar.
Kekasih tersebut juga telah mengantongi gabungan parpol untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Gabungan parpol itu ialah Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Parpol pendukung Prabowo ataupun Ganjar belum juga berhasil memilih secara pasti sosok pendamping mereka. Yang pasti, hanyalah Ketua Biasa DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang nyata-nyata menolak wacana Prabowo dan Ganjar untuk berpasangan.
Kalaupun ditanyakan, jawaban paling klise hanyalah kepastian kalau nama pendamping sudah ada di kantong. Satu kepastian yang tidak memberi kepastian. Kebenaran dan keberadaan sosok calon wakil presiden saat ini hanya bisa diketahui si pemilik kantong.
Jadi wajar bila muncul beragam tafsir untuk mengetahui isi kantong para pemegang kuasa, termasuk dengan menghubung-hubungkan sejumlah peristiwa.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan pasal batas usia pada 16 Oktober. Keputusan itu seakan menjadi penentu mulus-tidaknya langgam putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi pendamping Prabowo. Niat yang telah disuarakan sejumlah pendukung Prabowo. Putusan dari institusi yang kini dipimpin adik ipar Presiden Jokowi tersebut hanya selisih tiga hari dengan waktu pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada 19 Oktober.
Publik ingin percaya bahwa sembilan hakim konstitusi memutus perkara tersebut berdasarkan nalar sehat dan mengingat posisi mereka sebagai wakil Tuhan di dunia. Bukan menjadi instrumen legalisasi dalam menopang dinasti Jokowi dengan memuluskan Gibran yang kini menjadi Wali Kota Surakarta.
Selain Gibran, nama lain yang disebut-sebut bisa mendampingi Prabowo ialah Ketua Biasa Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
PDIP, PPP, dan parpol lainnya juga belum berhasil menampilkan sosok untuk mendampingi Ganjar meskipun sebenarnya PDIP telah mengantongi golden ticket untuk sendirian mengusung pasangan capres dan cawapres.
Logikanya, PDIP tidak perlu ragu, apalagi galau, dalam menentukan pasangan bagi Ganjar. Tetapi, faktanya, Ganjar belum juga memiliki pasangan. Yang ada baru prediksi, analisis, atau spekulasi, seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Presiden dan wapres idealnya ialah dwitunggal. Cawapres bukan sekadar untuk menanggung amunisi atau pendulang suara. Apalagi kalau sekadar titipan pihak berkuasa.
Kehadiran pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal akan membantu bagi publik, pasangan calon, ataupun partai politik.
Bagi parpol ataupun pasangan calon, kepastian pasangan capres dan cawapres tentu berguna untuk lebih dikenal dan menaikkan elektabilitas.
Publik tidak hanya ingin, tetapi juga berhak mengetahui dan menilai sejak awal siapa sosok pemimpin yang mereka inginkan.
Keputusan partai politik untuk mengungkapkan pasangan calon pemimpin sejak dini menunjukkan sikap menghormati hak rakyat untuk tahu karena rakyat bukan objek yang hanya boleh mendapatkan karung tanpa mengetahui isi.
