DENGAN lebih dari 277 juta peserta, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.
Tetapi, di tengah capaian tersebut, bagaimana BPJS Kesehatan mempersiapkan diri menghadapi pemerintahan baru dan tantangan kesehatan yang semakin kompleks?
“Sebanyak 277 juta jiwa atau 98,67% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN hingga 1 September 2024. Indonesia telah menjadi negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, mengalahkan Korea Selatan yang memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Direktur Primer BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.
Baca juga : Percepatan Lelahan UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
Ia juga menyoroti kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas rujukan tingkat lanjut (FKRTL), serta perluasan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Dengan meningkatnya jumlah pemanfaatan layanan JKN, yang mencapai 606,7 juta per tahun pada 2023, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi teknologi seperti Aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan akses layanan kesehatan.
“Kami terus bertransformasi untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN,” tambah Ghufron.
Baca juga : Biaya Layanan Jantung Tinggi, BPJS Watch: Harusnya Pajak Rokok Masuk ke BPJS Kesehatan
Dalam menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan menekankan pentingnya pengelolaan dana cadangan JKN dan kerja sama erat dengan pemerintah untuk menjaga kesinambungan program.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya biaya penyakit katastropik seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang mencapai Rp34,7 triliun pada 2023.
BPJS Kesehatan mengatasi ini dengan program pencegahan dini dan pengelolaan penyakit kronis.
Baca juga : Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Penyakit Jantung Tembus Rp23 Triliun
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas pemerintahan baru, dengan komitmen untuk melanjutkan program strategis ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam transformasi bangsa, terutama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di tengah semakin besarnya jumlah peserta JKN.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Hal ini juga didukung oleh Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan program ini.
Dengan berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad menjaga keberlanjutan Program JKN, demi tercapainya Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan baru. (RO/Z-10)
