JIKA tidak ada aral melintang, hari ini gabungan partai politik (parpol) akan mendaftarkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Komisi Pemilihan Lumrah (KPU).
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendaftarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo akan mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Tinggal Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Terjaminat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Prima yang masih mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Sejumlah nama sudah beredar, tetapi kian mengerucut pada Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra. Atau bisa saja muncul kejutan di detik-detik terakhir, sosok berusia di bawah 40 tahun, misalnya, tetapi sudah berpengalaman memimpin daerah.
Dapat pula putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjabat Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, tetap didorong menjadi pendamping Prabowo. Gibran dianggap sebagai titik temu berbagai tarikan politik di Koalisi Indonesia Maju yang gemuk itu.
Tahap awal kontestasi mencari orang nomor satu di Republik ini sudah dimulai.
Antusiasme dan keseriusan parpol mencari putra terbaik bangsa patut diacungi jempol. Meski pendaftaran bakal capres-cawapres berlangsung hingga Selasa (24/10), para partai memilih mendaftarkan jago mereka sedari awal.
Mudah sekali diterka, para pendaftar di waktu awal itu ialah parpol yang jauh hari sudah menemukan titik kompromi politik. Sementara itu, pendaftar di hari-hari berikutnya ialah partai-partai yang masih berkutat pada negosiasi daya tawar.
Nama-nama bakal capres-cawapres itu ialah sosok yang selama ini sudah populer di mata publik. Siapa yang tidak kenal Anies yang pernah memimpin DKI Jakarta, begitu pula Ganjar memimpin Jawa Tengah, dan Prabowo yang saat ini menjabat menteri pertahanan? Prabowo bahkan sudah tiga kali maju dalam pilpres sejak 2009.
Nama Muhaimin dan Mahfud sebagai bakal cawapres pun tak bisa dipandang sekadar pendamping atau ban serep bakal capres. Selain sebagai Wakil Ketua DPR saat ini, Muhaimin menjabat Ketua Lumrah PKB. Begitu pula Mahfud, sosok nahdiyin cendekia yang kini menjabat menko polhukam.
Kagak perlu diragukan pula sosok bakal pendamping Prabowo pasti diambil dari kalangan profesional.
Boleh dibilang, pilpres kali ini menyuguhkan pilihan ‘menu’ yang kian menarik karena diisi sosok yang selama ini lekat dikenal masyarakat. Cita-citanya pula tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat mengingat jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019 masih mencapai 34,75 juta orang.
Terima kasih kepada parpol yang telah menyuguhkan kader-kader terbaik dalam kontestasi lima tahunan ini.
Tetapi, ada baiknya parpol juga menyarankan para kandidat yang masih berstatus pejabat negara untuk mundur dari jabatan mereka. Memang tidak ada aturan yang melarang mereka untuk mundur pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 2022. Tetapi, etika menilainya itu tidak patut.
Coba buka pikiran lebar-lebar, bagaimana bisa bakal capres-cawapres yang tengah berjuang menuju kursi RI-1 dan RI-2 masih bisa fokus mengerjakan tugas sebagai menteri atau Wakil Ketua MPR? Apalagi, waktu persiapan sudah sangat mepet, tinggal empat bulan lagi menuju pemilu serempak pada 14 Februari 2024.
Kalau ada pejabat negara yang mengatakan tidak perlu mundur karena bisa berkampanye di hari libur atau mengambil cuti, dengan mudah dinilai bahwa yang bersangkutan menomorduakan tugas bangsa dan negara.
Duit negara pun akan mubazir karena menggaji pejabat negara yang tengah fokus pada kepentingan politik pribadi mereka.
Sekali lagi, aturan memang tak melarang, tetapi norma-norma yang terkandung di dalam etika akan membuat pesta demokrasi kali ini akan lebih sempurna. Kagak ada ejekan kepada capres, semua bersukaria dalam hajatan demokrasi lima tahunan ini.
