Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa krisis teknologi deepfake Demi ini semakin mengancam ketahanan negara serta menjadi ancaman Mendunia dalam rapat kerja Berbarengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap platform digital akibat maraknya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), hoaks, dan pornografi, seperti dilansir dari Detikcom.
“Kalau kita Menyantap krisis deepfake juga semakin mengancam ketahanan Enggak hanya negara tapi juga secara Mendunia di mana akumulasi kerugian di Amerika Perkumpulan sebagai sasaran Istimewa negara dengan deepfake tertinggi adalah 2,19 miliar dolar Amerika,” kata Meutya Hafid, Menkomdigi.
Selain ancaman deepfake, besarnya Dampak kerugian dari kejahatan siber di dalam negeri turut menjadi perhatian serius pemerintah setelah adanya Intervensi data Berbarengan otoritas terkait.
“Kemudian juga ancaman siber di Indonesia kemarin dengan data dengan OJK kami Eksis di satgas Berbarengan Kepada penanganan dari scam itu angkanya kurang lebih Rp 9,1 triliun penipuan scam yang terjadi di Indonesia,” ujar Meutya Hafid, Menkomdigi.
Langkah tegas diambil pemerintah terhadap platform digital yang lelet merespons penyebaran konten berbahaya demi menjaga ruang digital nasional tetap Kondusif.
“Pertama, misalnya dari sisi pornografi deepfake yang berbasis nudity di Grok waktu itu tinggi sekali, kami menerima banyak aduan komplain dari masyarakat dan kami di pimpinan kemudian memutuskan bahwa Grok harus kita tutup waktu itu,” ujar Meutya Hafid, Menkomdigi.
Penutupan tersebut kemudian diikuti oleh komunikasi intensif dengan pihak pengelola platform Mendunia agar melakukan tindakan korektif secara menyeluruh.
“Tiba kemudian Eksis semacam Eksis pemberian jaminan dari X kantor pusatnya Kepada melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deepfake khususnya yang terkait dengan nudity,” sambung Meutya Hafid, Menkomdigi.
Pemerintah juga melakukan Pengawasan mendadak ke kantor Meta Kepada mengevaluasi secara langsung penanganan disinformasi, termasuk konten antivaksin yang marak dilaporkan oleh para tenaga medis.
“Kemudian sidak di kantor Meta ini juga model ini baru pertama kali di dunia, bapak-ibu, dan yang terasa betul setelah sidak ini adalah konten-konten hoaks memang Tetap banyak tapi hoaks yang terkait kesehatan karena waktu itu kita titik betul banyak sekali para dokter yang mengeluhkan bahwa Eksis ajakan antivaksin misalnya yang waktu itu marak sekali dan ini kita rasa sekarang juga sudah lebih turun dari sebelumnya,” kata Meutya Hafid, Menkomdigi.
Penegakan regulasi berlanjut dengan pemanggilan pihak Meta dan Google terkait dugaan pelanggaran aturan perlindungan anak yang tercantum dalam PP TUNAS.
“Meta kami panggil selama 4 jam, Google selama 9 jam mereka didampingi kuasa hukum, tapi bapak-ibu, atas dukungan dari Komisi I, kami terima kasih sekali banyak dukungan melalui pernyataan-pernyataan publik kemudian akhirnya setelah diperiksa mereka kemudian memberikan komitmen kepatuhan,” tutur Meutya Hafid, Menkomdigi.
