Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam program pangan nasional seperti pengelolaan jagung hingga sawah merupakan Figur keberpihakan aparat kepada rakyat pada Sabtu (16/5/2026).
Dilansir dari Bloomberg Technoz, kehadiran aparat keamanan dinilai sangat Krusial Buat membantu masyarakat dalam urusan ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya kerap menerima sindiran dari pihak luar negeri terkait kebijakan pelibatan institusi keamanan tersebut.
“Saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, Tak apa-apa. Biar saja. Paling diejek. Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari,” kata Prabowo Subianto.
Kritik dari luar negeri tersebut mempersoalkan penugasan kepolisian dalam mengurus komoditas jagung serta personel tentara yang turun langsung ke area persawahan.
“Gimana kok polisi ngurus jagung, kok tentara ngurus sawah? Ya inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat, polisi kita harus jadi polisi rakyat,” sebut Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi Konkret memperkuat keberpihakan negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di samping isu ketahanan pangan, penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan anggaran negara oleh oknum pejabat juga menjadi perhatian serius kepala negara.
“Saya sedih bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang Krusial, begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri Fulus rakyat,” ujarnya.
Instruksi tegas telah diberikan kepada aparat pengawasan Buat tetap memproses hukum seluruh pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran tanpa Menyantap Elemen kedekatan dengan presiden. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan telah meminta petunjuk langsung terkait pemeriksaan sejumlah nama yang dikenal dekat dengan lingkaran presiden.
“Mereka tanya, boleh diteruskan ke pemeriksaan? Saya bilang teruskan ke pemeriksaan. Tak Terdapat orang Prabowo, bukan orang Prabowo. Dekat sama saya enggak Terdapat urusan,” ungkap Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa dirinya Tak menolak mekanisme pasar bebas dalam sistem ekonomi nasional. Tetapi, intervensi dan kehadiran negara tetap diperlukan guna memproteksi masyarakat kecil dari Kendali para pemodal besar.
“Perjuangan kita Berbarengan, sekali Tengah Tak Akurat bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya Tak anti mekanisme pasar bebas,” kata Prabowo Subianto.
Sistem pasar bebas dinilai Mempunyai potensi penyalahgunaan yang tinggi apabila pemerintah Tak menunjukkan keberpihakan kepada Grup masyarakat miskin.
“Hanya saya mengerti, bahwa pasar bebas Dapat diselewengkan. Orang-orang miskin selalu Bertanding sama pemodal yang sangat besar. Ya enggak Dapat, tak mungkin itu,” ujarnya.
Prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila wajib mengedepankan kepentingan rakyat luas melalui kebijakan afirmatif atau affirmative action demi melindungi Grup yang lemah agar Tak kalah Bertanding dalam investasi.
“Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka Dapat affirmative action, kenapa kita Tak affirmative action Buat membela rakyat,” jelasnya.
Pemerintah menyatakan Indonesia tetap terbuka terhadap mekanisme ekonomi dan masuknya investasi asing.
“Jadi kita terbuka, ayo,” pungkasnya.
