Ning Ita: RUP APBD Harus Transparan dan Sinergis

Mojokerto – Dalam suasana penuh tanggung jawab menyambut tahun anggaran baru, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, membuka Rapat Koordinasi Rencana Lumrah Pengadaan (RUP) APBD Tahun 2025 di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (24/3/2025).

Rapat ini digelar Kepada memastikan sinergitas antarperangkat daerah dalam merancang pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang Bagus.

“Sebagaimana kita ketahui, pengadaan barang dan jasa pemerintah Mempunyai peran yang sangat Krusial dalam mendukung Penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah direncanakan,” ujar Ning Ita dalam sambutannya.

Ia menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kepada menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan, guna memastikan anggaran daerah digunakan secara efisien dan berdampak Konkret bagi masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Ning Ita menggarisbawahi sejumlah poin krusial: penyelesaian identifikasi kebutuhan perangkat daerah, kaji ulang atas rencana Lumrah pengadaan, Penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku, serta konsolidasi pengadaan agar lebih efektif dan terarah.

“Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Mojokerto,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara cermat agar Enggak menimbulkan celah penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, kolaborasi yang solid antarinstansi menjadi kunci dalam menyusun RUP yang realistis, Pas sasaran, dan memberikan manfaat maksimal.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pengadaan yang matang sehingga Penyelenggaraan APBD 2025 berjalan Lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Dengan sistem pengadaan yang lebih terbuka dan terintegrasi, Pemkot Mojokerto optimistis dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan, mempercepat realisasi anggaran, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi.