Ilustrasi. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
Belanja negara yang dirasa tak produktif dan tak memberikan dampak berganda pada perekonomian disarankan untuk dialihkan.
“Itu dapat dilakukan di antaranya dengan peningkatan efisiensi pengeluaran melalui evaluasi anggaran program-program yang kurang produktif atau tidak memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Manager Riset di Sekretariat Nasional Lembaga Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi dilansir Media Indonesia, Rabu, 25 September 2024.
Menurut dia, belanja yang dikelola dengan tidak baik dapat mendorong pelebaran defisit anggaran, bahkan lebih besar dari yang telah ditetapkan, yakni 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Nomor itu pun sedianya merupakan revisi dari angka awal sebesar 2,29 persen PDB yang disepakati pemerintah dan DPR pada tengah tahun ini.
Karenanya, pengendalian belanja perlu dilakukan oleh pemerintah. Badiul mendorong pengambil kebijakan untuk memperbesar belanja-belanja modal yang memberikan efek berganda tinggi pada perekonomian.
Belanja itu utamanya ditujukan ke sektor-sektor yang dapat menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan.
“Seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan termasuk sektor pertanian dan manufaktur,” sebut dia.
.jpg)
Ilustrasi Foto: MI
Belanja sosial
Karena, belanja yang mestinya dimanfaatkan oleh masyarakat miskin itu justru kerap dinikmati oleh kelompok mampu.
Dalam konteks itu, perbaikan data penerima manfaat serta sistem penyaluran yang transparan diperlukan. Digitalisasi pengeluaran pemerintah guna memantau kinerja belanja sosial itu dinilai juga bisa mengurangi inefisiensi biaya.
Selain memperbaiki kinerja belanja, pemerintah juga didorong untuk mengoptimalisasi kinerja pendapatan.
“Optimalisasi PNBP, misalnya, dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan. penerapan regulasi yang lebih tegas terkait penerimaan migas pendukung peningkatan penerimaan di sektor energi. Memperkuat investasi masuk ke Indonesia untuk mendorong pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diperlukan,” jelas dia.
“Demi menjaga stabilitas fiskal, dua hal bisa diambil pemerintah, yaitu efisiensi pembiayaan, optimalisasi penerbitan surat utang dengan biaya utang yang terkendali. Dan kolaborasi dengan sektor swasta, misal, public-private partnership dalam pembangunan infrastruktur,” imbuh dia.
