Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. Foto: Liputanindo.id
Jakarta: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menargetkan pembentukan jalur komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah ASEAN melalui Lembaga ASEAN for the Peoples Week 2026 yang digelar paralel dengan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.
Pernyataan itu disampaikan Dino Demi ditemui awak media seusai Lembaga Obrolan publik Serempak Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, yang merupakan bagian dari rangkaian acara ASEAN for the Peoples Week 2026 di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Kamis, 24 April 2026.
Dino mengatakan, Lembaga tersebut Kagak hanya menjadi ruang Obrolan, tetapi juga diharapkan dapat menghasilkan mekanisme pertukaran gagasan antara publik dan pembuat kebijakan.
“Kita Mau Terdapat suatu saluran di mana organisasi masyarakat, civil society groups, Pandai memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Dino.
Menurut Dino, keterlibatan masyarakat sipil Krusial mengingat cakupan kerja sama ASEAN yang luas, mulai dari Kekuatan, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi.
“ASEAN community itu banyak elemennya. Dalam proses pengambilan kebijakan, harus Terdapat masukan, feedback, dan ide dari masyarakat,” kata Dino.
Dino menegaskan bahwa Kagak Seluruh masukan harus diadopsi, Tetapi interaksi yang Bergerak antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat komunitas ASEAN.
“Paling Kagak, Terdapat interaksi yang Bergerak antara civil society dengan pemerintah dalam ASEAN community ini,” ujar Dino.
Meski demikian, ia mengakui bahwa membangun kerja sama lintas negara dalam skala ASEAN bukan hal yang mudah, terutama Apabila melibatkan banyak pihak sekaligus.
“Kerja sama antar organisasi di dua negara sudah banyak, tapi kalau sudah melibatkan banyak negara ASEAN sekaligus, itu menjadi tantangan besar,” kata Dino.
Dino menilai ASEAN for the Peoples Week 2026 menjadi langkah awal Buat membangun kolaborasi tersebut, meski Lagi bersifat eksperimental.