Menkop Teten Dorong UMKM Perempuan Terhubung ke Rantai Pasok Dunia

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Kemenkop UKM

Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengajak Ikatan Perempuan Pengusaha Indonesia (IWAPI) untuk terus mendorong dan memperkuat pelaku UMKM perempuan di tanah air, agar dapat semakin berkembang dan terhubung dalam kemitraan rantai pasok global.

“Sebagai organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, IWAPI telah berhasil menjadi inspirasi bagi kaum perempuan serta berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam ekonomi nasional dan global,” kata Teten saat memberikan sambutan dalam acara Rakernas IWAPI III di Kuala Lumpur, Malaysia, dikutip dari keterangan yang diterima, Rabu, 25 September 2024.

Sebagaimana laporan Bank Dunia terbaru (2023) yang menggambarkan semakin strategisnya peran perempuan dalam perekonomian sebuah negara, Teten merinci partisipasi perempuan pada negara dengan ekonomi rendah hanya sebesar 24 persen; pada negara ekonomi menengah ke bawah dan ke atas masing-masing 32,5 persen dan 34,7 persen; serta ekonomi tinggi sebanyak 39,5 persen.

Cek Artikel:  Smelter Single Line Freeport di Gresik Terbesar di Dunia, Serap Ribuan Tenaga Kerja

“Intervensi ini sekaligus merefleksikan bagaimana formulasi kebijakan ekonomi sebuah negara yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya perempuan baik itu sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah maupun Usaha Besar,” ucap Teten.

Ia juga menambahkan, hal itu harus direlevansikan dengan konteks objektif Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi negara maju pada 2045, dimana salah satu targetnya adalah meningkatkan pendapatan per kapita lebih dari lima kali lipat dari hari ini.

“Maka target tersebut hanya mungkin bisa kita capai bila para pengusaha perempuan ambil bagian untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk UMKM di Tanah Air,” terang dia.


(Ilustrasi, pelaku UMKM perempuan. Foto: MI/Hendrik)
 

Tingkatkan keuntungan perusahaan hingga 15%

Sejalan dengan laporan World Economic Lembaga, sambung Teten, pada sekitar lima tahun silam yang menyebut dengan mengedepankan partisipasi perempuan pada pasar tenaga kerja, maka PDB global akan bertambah USD5,3 triliun pada 2025.

Cek Artikel:  Tender pengadaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan PJU Jalan Akses Pelabuhan di SBU Kawasan Marundaa PT Kawasan Berikat Nusantara.

“Bahkan ILO pada 2018 mengklaim untuk sektor privat, hadirnya kepemimpinan perempuan dan lingkungan kewirausahaan yang inklusif mampu meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 10-15 persen,” ungkapnya.

Tetapi demikian, saat ini tidak kurang dari 60 persen dari pelaku UMKM di Tanah Air adalah perempuan, dimana sebagian besar di antaranya adalah Usaha Mikro.

“Di sinilah peran IWAPI yang sangat diharapkan bagaimana agar IWAPI sebagai perhimpunan dari para pengusaha perempuan dapat ambil bagian untuk menarik sebanyak-banyak pelaku usaha mikro masuk ke dalam inisiatif kemitraan rantai pasoknya,” tegas Teten.
 

 

Niscayakan UMKM terkonsolidasi ke koperasi

Buat itu, Teten menyebut pihaknya telah membuat sejumlah piloting pembangunan Rumah Produksi Serempak (RPB) sebagai intervensi negara untuk memastikan agar pelaku UMKM terkonsolidasi ke koperasi dan usahanya menjadi berskala ekonomi.

Cek Artikel:  Arsjad Bantah Munaslub Kadin Sarat Politis

“RPB kita gunakan untuk mendekatkan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar mendapatkan akses inovasi dan teknologi sehingga mereka dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Sekaligus menjadi kekuatan dari pelaku UMK untuk terhubung ke dalam rantai pasok industri atau terhubung dengan pasar lokal dan global,” beber Teten.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan afirmasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM, termasuk perempuan untuk memperluas kapasitas usahanya dan naik kelas. Hal tersebut tertuang di dalam PP 7 Mengertin 2021 tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku UMKM dan koperasi.

“Beberapa terobosannya adalah 40 persen belanja pemerintah untuk beli produk UMKM; 30 persen infrastruktur publik untuk berjualan produk UMKM dan harga sewanya 30 persen di bawah harga normal. Selain itu, adanya kemudahan untuk pembiayaan dan kemitraan,” jelas Teten.

Mungkin Anda Menyukai