Jakarta – Lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) yang digelar pemerintah berhasil menyerap Anggaran sebesar Rp32 triliun, di tengah tingginya minat investor yang tercermin dari total penawaran masuk mencapai Rp109 triliun. Bilangan ini memperlihatkan kepercayaan pasar yang Lagi kuat terhadap stabilitas fiskal dan kebijakan pemerintah.
Menurut keterangan Formal dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Selasa (15/7/2025), permintaan paling besar datang dari dua seri SUN, yakni FR0104 dan FR0103. Seri FR0104 mencatatkan penawaran tertinggi senilai Rp37,47 triliun dan dimenangkan sebesar Rp5,95 triliun, dengan imbal hasil rata-rata 6,15 persen. Sementara itu, seri FR0103 meraih penawaran Rp32,47 triliun dan dimenangkan sebesar Rp7,25 triliun, dengan yield 6,56997 persen.
“Permintaan dari investor sangat tinggi, ini mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kondisi ekonomi dan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah,” ujar pernyataan DJPPR.
Seri SUN lainnya juga mencatat respons positif. Seri FR0106 menyumbang Rp4,8 triliun dengan yield 6,88993 persen, sementara FR0107 menyumbang Rp4,05 triliun dengan imbal hasil 6,99633 persen. Dua seri dengan tenor panjang lainnya, FR0102 dan FR0105, masing-masing menyumbang Rp4,25 triliun dan Rp3,7 triliun, dengan imbal hasil masing-masing 7,02000 persen dan 7,04997 persen.
Pemerintah juga menyerap Anggaran dari seri SPN12260702 senilai Rp2 triliun, dengan penawaran masuk sebesar Rp5,81 triliun dan yield 5,82 persen. Tetapi Kepada seri SPN03251015, meski menerima penawaran Rp1 triliun, pemerintah memutuskan Kagak mengambil Anggaran dari seri tersebut.
Lelang SUN ini menjadi salah satu instrumen Krusial dalam pembiayaan APBN 2025, sekaligus sebagai tolok ukur bagi pergerakan pasar surat utang domestik. Kinerja lelang yang kuat ini dinilai sebagai sinyal positif dari pasar terhadap kebijakan fiskal yang hati-hati dan kredibel.
Dengan Maju meningkatnya minat pasar terhadap SUN, pemerintah Mempunyai ruang yang lebih Luwes dalam mengelola kebutuhan pembiayaan tanpa terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri.
