SEORANG teman mengirim pesan melalui Whatsapp ke telepon saya. Isinya mengkritik orang-orang yang asal mengkritik bahwa penyelenggaraan pemilu itu hanya menghambur-hamburkan uang negara. Biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai lebih dari Rp70 triliun kerap dijadikan sandaran kritik sebagian orang.
Sang teman yang kebetulan punya bisnis pembuatan spanduk dan baliho kecil-kecilan ini justru menilai sebaliknya. Terdapat berkah besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah seperti dirinya yang datang dari perhelatan pemilu, pilpres, apalagi pilkada serentak. Rezeki nomplok yang tidak selamanya tiba, bisa menggerojok dalam durasi singkat musim pemilu.
“Masa hanya pengusaha sawit, batu bara, dan petani cabe saja yang boleh menikmati durian runtuh. Kami, para UMKM juga butuh musim semi rezeki nomplok. Jadi, pemilu dan pilpres serta pilkada itulah rezeki kami,” tulis teman saya.
Saya belum sempat membalas pesan WA itu kecuali sekadar memberi emotikon satu jempol tanda sepakat. Musim pemilu, terlebih ketika periode kampanye datang, memang mendatangkan berkah bagi geliat ekonomi masyarakat di bawah.
Sektor konfeksi dan percetakan ialah dua bisnis yang paling mendulang cuan di saat kampanye tiba. Coba baca pengakuan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Sayamindo) Edy Misero. Ia mengestimasikan akan ada kenaikan sekitar 40% permintaan pembuatan alat peraga hingga bahan kampanye kepada UMKM di sektor konveksi dan percetakan.
Bahan kampanye yang paling banyak dipesan biasanya berupa bendera partai politik, spanduk, umbul-umbul, hingga kaus yang akan digunakan oleh para simpatisan. Kenaikan 40% itu dilihat dari bertambahnya peserta Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2024 akan ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Pada perhelatan Pemilu 2019 lalu, jumlah parpol nasional yang ikut pemilu hanya 14, sedangkan partai lokal Aceh ada 4. Itu artinya ada tambahan 6 parpol pada Pemilu 2024. Jumlah capres-cawapres juga bertambah, dari sebelumnya dua menjadi tiga peserta.
Pertambahan peserta pemilu otomatis menambah jumlah caleg yang akan berkontestasi. Diperkirakan ada sekitar 300 ribu caleg di berbagai tingkatan (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota) berkontestasi pada Pemilu 2024. Jumlah itu naik lebih dari 10% jika dibandingkan dengan caleg yang berkompetisi di Pemilu 2019.
Maka, permintaan akan spanduk, baliho, stiker, kartu nama, juga kuliner untuk camilan dan makan akan naik. Bila rata-rata seorang caleg belanja alat peraga, kaus, stiker, dan makanan sekitar Rp50 juta, akan mengalir permintaan kepada UMKM sebanyak Rp15 triliun. Itu baru angka rata-rata yang bersifat moderat.
Bagaimana kalau bicara caleg DPR RI? Tentu jumlah belanja buat alat peraga dan kuliner untuk pertemuan bisa lebih dahsyat lagi. Terdapat lebih dari 9.900 caleg DPR RI. Bila rata-rata caleg DPR pusat membelanjakan Rp500 juta untuk alat peraga kampanye dan makanan, tersebar hampir Rp5 triliun uang ke bisnis UMKM itu. Maka, paling sedikit akan ada uang beredar Rp20 triliun selama kampanye.
Saya yakin, ada jumlah uang beredar lebih besar daripada perkiraan ‘batas bawah’ yang saya hitung itu. Sejumlah ekonom bahkan memprediksi bakal ada uang beredar lebih dari Rp100 triliun memghadapi Pemilu 2024 ini. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, misalnya, mengungkapkan bila biasanya pertumbuhan uang beredar berada dalam kisaran 8% hingga 10% dalam beberapa tahun terakhir, rangkaian Pemilu 2024 akan meningkatkan jumlah uang beredar sekitar 15%.
Karena, pesta demokrasi pada tahun depan dilakukan serentak. Kemungkinan adanya pemilihan presiden dua putaran juga besar, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden saat ini ada tiga pasangan. Standarnya, uang beredar akan mulai meningkat sejak empat bulan menjelang pemilu.
Pemilu tahun depan bakal dihelat pada 14 Februari 2024. Itu artinya, sesuai pola musiman, maka peningkatan uang beredar akan dimuai di kuartal IV 2023. Menilik pola pemilihan umum dalam dua periode terakhir, data menunjukkan ada kenaikan uang beredar sekitar Rp100 triliun. Mengingat pemilu tahun depan akan diikuti oleh pilkada serentak, maka jumlah uang beredar akan naik lebih dari itu.
Jadi, benar kata sang kawan bahwa ongkos pemilu memang mahal, lebih dari Rp70 triliun, tapi uang yang mengalir ke masyarakat juga lebih besar ketimbang biaya pemilu dan pilkada. Karena itu, selamat menyambut rezeki nomplok pemilu.
