BELAKANGAN ini simpati pada Palestina meluas. Demonstrasi pro Palestina dari berbagai kalangan dan profesi merembet hingga ke negara-negara Barat yang secara tradisional dikenal sebagai sekutu Israel.
Genosida dan ethnic cleansing yang dilakukan Israel selama dua tahun terakhir tak Pandai Tengah ditoleransi komunitas Mendunia. Tak kurang dari 65 ribu Kaum Gaza terbunuh, mayoritas anak-anak dan Perempuan. Sekeliling 165 ribu lainnya cedera serta nyaris seluruh rumah dan infrastruktur vital di Gaza rata dengan tanah.
Realita itu mendorong negara-negara Barat sekutu Israel berbalik arah. Prancis, Inggris, Belgia, Norwegia, Spanyol, Irlandia, Kanada, dan Australia mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju two-state solution atau berdirinya negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel secara damai, adil, dan bermartabat. Kini, sudah 157 dari 193 negara yang mendukung two-state solution. Kendati demikian, dalam pidatonya di Majelis Biasa PBB, 27 September, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak two-state solution.
PROPOSAL TRUMP
Imbas dari tuntutan komunitas internasioal agar Israel menghentikan genosida di Gaza dan ethnic cleansing di Tepi Barat, pemerintahan AS di Dasar Presiden Donald Trump melunak. Ia Kagak Tengah mendukung ethnic cleansing di Gaza Kepada dijadikan Riviera of Middle East.
Trump juga menentang rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat. Hal itu dilakukan setelah pertemuan dengan negara-negara Arab dan Islam di sela sidang MU PBB. Dalam pertemuan itu, Trump mengajukan proposal terdiri atas 21 butir yang belum diungkap ke publik.
Tetapi, beberapa butir yang sudah dibocorkan ke publik ialah pertama, 40-an Kaum Israel yang disekap di Gaza harus dibebaskan. Kedua, Hamas dilucuti dan tak boleh berperan pascaperang. Ketiga, tentara Israel ditarik dari seluruh Gaza. Keempat, akses seluasnya bagi masuknya Donasi kemanasiaan. Kelima, negara-negara Arab dan Islam mengirim Laskar ke Gaza Kepada menyokong pemerintahan di sana. Keenam, biaya rekonstruksi Gaza akan ditanggung negara-negara Arab. Ketujuh, Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat, akan mengambil alih Gaza.
Abbas, pemimpin faksi Fatah, faksi terbesar dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Mempunyai legitimasi Global dan legitimasi Kesepakatan Oslo 1993. Otoritas Palestina dilahirkan oleh Kesepakatan Oslo antara PLO dan Israel.
Tetapi, sejak 2014, kesepakatan itu dihentikan Netanyahu karena kesepakatan berbasis pertukaran tanah dengan perdamaian akan berujung pada berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan independen. Sementara itu, Israel Lalu membangun permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, sesuai dengan cita-cita Zionisme membangun Israel Raya berdasarkan klaim biblikal bahwa seluruh tanah Palestina merupakan pemberian Tuhan kepada bangsa terpilih Israel. Netanyahu bahkan menyatakan Distrik Israel Raya mencakup juga sebagian teritori Sinai (Mesir), Yordania, Suriah, dan Libanon.
Dalam rangka membangun Israel Raya dengan menghilangkan teritori Palestina yang didukung parlemen Israel (Knesset) itulah yang mempercepat ethnic cleansing di Gaza dan Tepi Barat melalui genosida dan pengusiran Kaum sehingga mengubah realitas di lapangan yang Membangun pendirian negara Palestina berdasarkan resolusi DK PBB 242 Kagak relevan. Kepada itu, beberapa negara Barat telah menjatuhkan Hukuman terhadap individu dan entitas Yahudi yang mengintimidasi, membunuh, merampok tanah, dan mengusir Kaum Palestina di Tepi Barat.
Dalam pidato di Majelis Biasa PBB tersebut, Netanyahu mengatakan penolakan atas berdirinya negara Palestina bukan kemauan pribadinya, tapi 90% Kaum Israel. Memang dalam voting di Knesset tahun Lewat, mayoritas Personil menolak two-state solution. Tetapi, derasnya arus balik negara-negara Barat sekutu Israel yang mendesak didirikan negara Palestina yang berdaulat Membangun AS dan Israel kian terisolasi.
Di AS sendiri, dukungan rakyat bagi pembebasan Palestina dari penjajahan Lalu bertambah, termasuk dari konstituen Partai Republik. Kalau Trump mengabaikan konsensus Global dan desakan publik AS, dipastikan Partai Republik akan kalah dalam pemilu sela pada Oktober.
Kepada negara-negara Arab dan Islam, Trump menyatakan akan Eksis terobosan dalam beberapa hari ke depan. Pada Senin, 29 September, Trump akan Berjumpa Netanyahu di Gedung Putih Kepada membahas 21 butir proposalnya. Apakah Netanyahu akan menyetujuinya yang berpotensi melahirkan negara Palestina? Mungkin Kagak. Alasannya, pemerintahan Netanyahu akan runtuh. Dua partai koalisi pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam akan mundur dari koalisi bila Israel Kagak menduduki Gaza secara permanen dan menganeksasi Tepi Barat.
NEGARA PALESTINA
Kagak Eksis definisi tunggal tentang negara, tapi hukum Global secara luas menyebut Konvensi Montevideo 1933. Sebelumnya, PBB merujuk Konvensi Montevideo ketika membahas status negara Palestina. Konvensi itu Kagak membutuhkan pengakuan suatu negara oleh negara lain. Tetapi, ia menentukan bahwa suatu teritori harus Mempunyai perbatasan yang Terang, pemerintahan, kapasitas Kepada mengadakan Interaksi dengan negara lain dan populasi permanen.
Sementara itu, banyak negara yang mengakui negara Palestina tak Paham Niscaya mengenai perbatasan-perbatasannya, kebanyakan membayangkan garis-garis sebelum Perang 1967, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur (Aljazeera, 26/9).
Berbasis pada Konvensi Montevideo, Palestina Mempunyai Segala syarat Kepada menjadi negara berdaulat dan independen. Distrik Palestina Mempunyai perbatasan pra-Perang 1967 yang disebut ‘garis hijau’ (blue line) sesuai dengan Resolusi DK PBB 242, Mempunyai pemerintahan yang dilahirkan Kesepakatan Oslo, kapasitas Kepada berhubungan dengan negara lain.
Sejak 1988, negara Palestina telah diakui puluhan negara dan Lalu bertambah hingga 157 negara pada September ini dan Mempunyai populasi permanen. Sebentar Tengah Palestina akan membuka kedutaan besarnya di London, Paris, Madrid, Brussels, Canberra, dan Otawa.
Mungkin saja proposal Trump Kagak membicarakan negara Palestina. Tetapi, kalau tujuh butir dalam proposal itu diwujudkan, potensi Palestina Mempunyai negara terbuka lebar. Di luar itu, posisi Palestina menguat di Podium Mendunia. Dengan semakin banyak negara yang mengakui negara Palestina, dukungan politik dan ekonomi terhadap Palestina semakin luas. Sebaliknya, posisi Israel di arena Mendunia melemah. Hukuman ekonomi dan embargo senjata atas Israel mulai diterapkan negara-negara Barat yang tak terbayangkan sebelum 7 Oktober 2023.
Kendati dukungan Kongres, komunitas Evangelis, Lobi Yahudi (AIPAC), dan media AS Tetap kuat mendukung Israel, kepentingan nasional AS jadi taruhan bila aspirasi dunia, khususnya negara-negara Arab sekutu AS, tentang keniscayaan berdirinya negara Palestina Kagak dapat diabaikan begitu saja.
Dukungan mutlak AS terhadap Israel atas genosida di Gaza, serangan Israel-AS terhadap Iran, serangan Israel terhadap Suriah, Kagak patuhnya Israel terhadap gencatan senjata Hizbullah-Israel yang dimediasi AS, dan serangan Israel ke Doha, Qatar, Kepada membunuh para pemimpin Hamas yang sedang membahas proposal gencatan senjata AS menyebabkan kredibilitas dan reputasi AS di kawasan itu Anjlok ke titik nadir.
Dalam konteks ini, mungkinkah Trump Tetap akan terbujuk Netanyahu Kepada Lalu membombardir Gaza, mengusir warganya, mengejar Hamas hingga melumatkannya sebagai tujuan perang, menduduki Gaza secara permanen, serta menganeksasi Tepi Barat? Kalau demikian, negara-negara Arab dan Islam tak punya pilihan lain kecuali menjauhi dan menekan AS–syukur-syukur kalau mereka tak mengembargo minyak ketika pecah Perang Arab-Israel pada 1973.
Arab Saudi telah mengambil langkah itu dengan membangun pakta militer dengan Pakistan, satu-satunya negara muslim yang Mempunyai senjata nuklir. Yang lain mungkin akan semakin dekat dengan Iran dan merangkul Tiongkok Kepada mengimbangi AS.
Dalam perang singkat India-Pakistan pada Mei silam, pesawat-pesawat tempur Tiongkok yang digunakan Pakistan Pandai merontokkan dengan mudah jet-jet tempur India. Dengan hilangnya AS sebagai pengaman Timur Tengah, pilihan Arab Kepada merangkul Tiongkok menjadi masuk Pikiran.
Iran sendiri makin memperkuat kerja sama strategis komprehensif dengan Rusia dan Tiongkok dalam mengantisipasi kemungkinan AS dan Israel kembali menyerangnya setelah Inggris, Prancis, dan Jerman (E3) menginisiasi pemberlakuan kembali Segala Hukuman PBB atas Iran karena memperkaya uranium hingga 60%.
Padahal, kesepakatan nuklir Iran dengan lima kuasa dunia plus Jerman hanya membolehkan Iran memperkaya uranium pada tingkat 3,67%. Hal itu dilakukan Iran karena AS mundur secara sepihak dari kesepakatan itu yang diikuti Hukuman keras yang mencekik ekonominya. Iran tetap bertahan dengan kesepakatan itu karena E3 menjanjikan akan Lalu menjaga kerja sama ekonomi dengan Iran. Tetapi, janji itu tak dipenuhi karena menghadapi tekanan AS.
Dalam konteks pertaruhan kepentingan AS di kawasan panas itu, Kagak masuk Pikiran bila Trump tak berdaya menghadapi penolakan Netanyahu atas proposalnya itu. Bahkan, Kagak masuk Pikiran juga Israel menolak two-state solution. Dunia telah berubah. AS bukan Tengah negara adidaya tunggal yang Pandai mendikte negara mana pun Kepada tunduk pada kemauannya.
Telah muncul kerja sama multilateral, seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai, yang berniat menantang Dominasi Barat pimpinan AS. Mewujudkan negara Palestina bukan opsi, melainkan political necessity Kepada menjaga kepentingan AS dan mengintegrasikan Israel ke dalam Timur Tengah yang sudah lelet diimpikan Israel.
