PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu Lampau mengenai penghapusan mekanisme kuota impor pada komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan arah kebijakan yang Jernih: menghapus distorsi dan memastikan kelancaran perdagangan. Pesan ini Krusial Demi memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok tanpa hambatan administratif yang Enggak perlu. Tetapi, arahan Presiden ini Enggak Dapat dibaca secara parsial atau dipakai sebagai dalih Demi memberi keleluasaan tak terbatas kepada segelintir pemain pasar yang Malah dapat mengancam ketahanan Daya nasional.
Kasus yang Ketika ini mengemuka adalah desakan beberapa badan usaha swasta (BU swasta) pemilik SPBU agar pemerintah kembali membuka kuota impor tambahan. Mereka beralasan stok BBM mereka telah habis, padahal kuota impor tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibandingkan 2024 dan realisasi impor sudah mencapai 110 persen. Artinya, mereka telah diberikan ruang ekstra dari pagu awal. Fakta bahwa stok Dapat habis sebelum akhir tahun Semestinya menjadi pelajaran Krusial bagi industri Demi melakukan perencanaan logistik yang lebih Bagus, bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih lebar.
Keseimbangan Kepentingan
Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah wajib menyeimbangkan tiga kepentingan Penting:
Pertama, kepentingan konsumen Demi mendapatkan pasokan BBM yang cukup dan harga yang Kukuh. Kedua, kepentingan pelaku usaha agar terdapat level playing field antara Pertamina sebagai BUMN dan BU swasta yang memang sedang mengalami pertumbuhan pangsa pasar. Ketiga, kepentingan nasional yang lebih besar: memastikan pengelolaan Daya Enggak lepas kendali dan Enggak terlalu bergantung pada impor.
Arahan Kementerian Daya dan Sumber Daya Mineral (KESDM) agar BU swasta membeli BBM dari Pertamina atau, bila perlu, melakukan impor melalui Pertamina, sejalan dengan kerangka kebijakan tersebut. Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi atau bahkan upaya monopoli, melainkan upaya konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap berada dalam kendali nasional. Pendekatan ini juga menghindari fragmentasi impor yang Dapat menimbulkan inefisiensi dan potensi disparitas harga di lapangan.
Narasi Publik dan Kontrol Pasar
Perlu dicatat, market share BU swasta Ketika ini sudah mencapai Sekeliling 11 persen dan Lanjut tumbuh karena sebagian konsumen Pertamina beralih ke jaringan mereka. Dengan Bagian pasar ini saja, mereka sudah Pandai membangun narasi dan memengaruhi percakapan publik di media sosial. Bila diberikan tambahan kuota impor tanpa mekanisme kontrol, Bagian pasar ini Dapat meluas lebih Segera dan Malah mengurangi kemampuan negara Demi menjaga cadangan strategis nasional.
Inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian pengambil kebijakan: sektor Daya yang merupakan urat nadi perekonomian jangan Tamat dikendalikan oleh kekuatan pasar tanpa arah yang Jernih. Kebijakan Daya harus berorientasi jangka panjang, bukan reaktif terhadap desakan pasar atau opini sesaat. Sebaliknya, pemerintah tetap konsisten terhadap arahan Presiden: menghapus kuota yang diskriminatif, tetapi memastikan kebijakan impor tetap terkoordinasi dalam satu kerangka tata kelola Daya nasional.
Sebagai pengamat kebijakan publik, Eksis beberapa langkah yang patut dipertimbangkan pemerintah Demi memperkuat kebijakan ini. Pertama, meningkatkan transparansi data pasokan, impor, dan kebutuhan BBM nasional. Publik perlu Mengerti bahwa stok nasional Kondusif dan Enggak terjadi kelangkaan buatan. Kedua, mengembangkan mekanisme joint procurement yang memungkinkan BU swasta ikut melakukan impor, tetapi dengan koordinasi Serempak Pertamina Demi efisiensi logistik dan pengendalian harga.
Ketiga, memperkuat komunikasi publik agar kebijakan ini Enggak dipersepsikan sebagai Perlindungan terhadap BUMN semata, melainkan sebagai langkah menjaga ketahanan Daya dan menghindari risiko pasokan di masa depan. Keempat, Lanjut memantau pangsa pasar dan perilaku BU swasta agar pertumbuhan mereka tetap berada dalam koridor persaingan yang sehat, tanpa mengorbankan peran strategis negara.
Pemerintah Enggak sedang memusuhi sektor swasta. Malah, kebijakan ini adalah upaya menata pasar agar lebih sehat, transparan, dan efisien. Dalam jangka panjang, keterlibatan swasta Krusial Demi meningkatkan layanan dan mendorong Penemuan. Tetapi, di sektor strategis seperti Daya, keterlibatan swasta harus tetap dalam kerangka tata kelola nasional yang ketat.
Dengan demikian, kebijakan mendorong BU swasta membeli dari Pertamina bukan bertentangan dengan arahan Presiden Demi menghapus kuota impor. Sebaliknya, ini adalah implementasi Konkret dari prinsip free flow of goods yang terkendali, demi menjamin kepastian pasokan, stabilitas harga, dan kedaulatan Daya Indonesia.
