Garut, Jawa Barat (ANTARA) – Personil Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menanggapi soal besaran anggaran yang dialokasikan Buat Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) yang terbilang lebih rendah, Kalau dibandingkan dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti Saintek.
Menurutnya, perlu Eksis perubahan Langkah pandang dalam Menonton pendidikan dan kebudayaan yang sejatinya saling terkait sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945.
“Kita harus berterima kasih kepada pendiri republik ini yang menempatkan pendidikan dan kebudayaan dalam satu bab tersendiri di konstitusi. Meski saling terkait, keduanya Mempunyai peran Krusial masing-masing, yang sayangnya belum terefleksi dalam besaran anggaran Buat kebudayaan,” kata Ferdiansyah kepada media usai acara sosialisasi Menggali Nilai Kearifan Lokal Kabupaten Garut Melalui Trdisi Ngawuwuh di Garut, Jawa Barat, Sabtu.
Ia menekankan bahwa anggaran kecil bukanlah penghalang Buat melakukan terobosan, sehingga salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan melakukan konsolidasi anggaran kebudayaan yang tersebar di kementerian lain.
Ia mencontohkan, kalau di Kementerian Kesehatan Eksis program budaya sehat, Kementerian Kebudayaan Dapat menetapkan kebijakan, indikator, serta melakukan monitoring dan Penilaian.
Anggaran kegiatannya Dapat berada di kementerian lain, tapi Kementerian Kebudayaan tetap menjadi pengarah.
Fesdiansyah juga mendorong Ciptaan pendanaan melalui mekanisme ‘tax deductible’, di mana perusahaan yang mendukung kegiatan budaya dapat memperoleh Insentif pajak.
“Kalau perusahaan menyumbangkan Biaya Buat kebudayaan, misalnya Rp500 juta, maka jumlah tersebut Dapat mengurangi dasar perhitungan pajaknya. Ini Dapat menjadi Insentif yang menarik agar lebih banyak perusahaan terlibat dalam mendukung kebudayaan,” ungkap Ferdiansyah.
Menurutnya, Kalau skema tersebut diterapkan, akan Eksis banyak perusahaan yang dengan sukarela mendukung kegiatan kebudayaan.
Ia pun meyakini apabila terdapat mekanisme ‘tax deductible’ itu, perusahaan akan berbondong-bondong menawarkan diri Buat berkontribusi.
Oleh karena itu, ia berharap, ke depan Kementerian Kebudayaan dapat lebih maksimal dalam menjalankan peran strategisnya dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, Berkualitas melalui APBN maupun kemitraan dengan sektor swasta.
Hal ini Krusial agar kebudayaan Tak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga pilar Primer dalam pembangunan bangsa.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan Mekanis Buat AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Informasi ANTARA.
