Jalan Protokol hanya Boleh Dilewati Kendaraan Listrik Saja

Jalan Protokol hanya Boleh Dilewati Kendaraan Listrik Saja
Ilustrasi.(ANTARA)

Terdapat beberapa langkah strategis yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam menggunakan motor listrik di kota-kota besar termasuk Jakarta. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Hanggoro Ananta di Jakarta, Selasa (15/7)

“Misalkan di jalan Sudirman Thamrin, Jakarta gitu ya, (kalau Bisa) itu hanya boleh kendaraan listrik yang beroperasi di situ. Hal itu, Buat meningkatkan awareness masyarakat gitu ya,” kata Hanggoro.

Kebijakan ini mencontoh apa yang sudah didapatkan oleh kendaraan listrik di segmen roda empat, di mana mobil listrik mendapatkan keleluasaan dalam penggunaanya, seperti terhindarnya dari aturan ganjil-genap yang dihadirkan oleh Pemerintah Jakarta.

Cek Artikel:  Drag Race Jadi Sorotan di Jambore Nasional ke-3 TAC

Dengan adanya kebijakan yang menguntungkan bagi pengendara motor listrik, penjualan atau ekosistem motor listrik di Indonesia Bisa melesat lebih Segera seperti halnya mobil listrik yang setiap tahunnya membukukan pertumbuhan cukup signifikan.

“Dengan begitu, orang-orang jadi lebih memilih beli mobil listrik daripada harus membeli dua kendaraan. Ini sebenarnya juga hal-hal seperti itu yang Bisa kita dorong,” ujar dia.

Kagak hanya penggunaan di jalan protokol saja, penggunaan di instansi pemerintahan juga sangat perlu digencarkan kembali. Demi ini, pihaknya tengah menggenjot Instruksi Presiden (Inpres) No 7 yang dinilai sangat diperlukan dalam pertumbuhan kendaraan berbasis baterai di Tanah Air. “Inpres No. 7 ini juga kita coba Buat dorong Demi ini,” ucap dia.

Cek Artikel:  Honda Pajang CBR600RR Baru . . . Quick Shifter & Catalytic Converter Lebih Besar !

Inpres No. 7/2022 merupakan langkah-langkah kebijakan strategis Buat mempercepat penggunaan kendaraan listrik dalam instansi pemerintah dengan mekanisme pembelian, sewa, dan konversi, didukung melalui regulasi dan pendanaan.

Tetapi penerapannya memerlukan kesiapan infrastruktur, anggaran, dan regulasi di daerah secara bertahap. “Yang Niscaya, Aismoli selalu memberikan input kepada pemerintah dan kita sebagai Kawan strategis pemerintah mencoba Buat membantu Membangun policy yang menurut kami ini Bisa memberikan Pengaruh positif bagi semuanya,” tutup dia. (H-1)

Mungkin Anda Menyukai