Liputanindo.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto buka suara prihal kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan analis sementara, tidak ada kecocokan antara data yang bocor dengan data asli.
Hal itu disampaikan Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
“Terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagai data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” kata Hadi.
Diduga, ketidakcocokan data tersebut karena diperoleh beberapa kota dan kabupaten.
“Sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemilihnya, baik NIK atau NPWP,” kata Hadi.
Dia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan bekerja sama terkait dengan kebocoran data NPWP. Tujuannya untuk mencari solusi dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran data.
“Kami memiliki upaya jangka pendek untuk mengamankan terkait kebocoran di Dirjen Pajak maupun NIK,” ucapnya.
Diketahui hacker Bjorka, sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu, kini di kembali beraksi menyerang jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Breach Lembagas.
Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah milik Jokowi dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Kukuh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9/2024) lalu.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor hp, email dll,” ujar Kukuh dalam unggahannya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.
