Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprioritaskan penanganan kawasan rukun Penduduk (RW) kumuh yang berada di Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil karena kedua Daerah tersebut diidentifikasi Mempunyai konsentrasi pemukiman padat penduduk dengan jumlah RW kumuh terbanyak di Ibu Kota.
Kebijakan penataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta dengan menyoroti urgensi intervensi pada titik-titik krusial yang memerlukan perbaikan kualitas lingkungan secara mendalam sebagaimana dilansir dari Detikcom. Konsentrasi Esensial pemerintah akan diarahkan pada Letak yang Mempunyai tingkat kepadatan tinggi.
“Dengan Terdapat beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono secara spesifik menunjuk kawasan Tambora sebagai salah satu Teladan Daerah yang mendesak Kepada ditangani setelah melakukan peninjauan langsung ke berbagai kelurahan. Agenda penataan ini bertujuan Kepada memastikan Penduduk di Daerah tersebut mendapatkan standar hunian yang lebih layak.
“Memang beberapa itu di Barat, terutama misalnya Tambora dan sebagainya. Nanti kami akan turun Kepada itu,” ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Program penanganan ini didukung oleh pemanfaatan data hasil kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menjamin akurasi sasaran kebijakan. Pemprov DKI mencatat Ketika ini terdapat 211 RW kumuh dari total 2.749 RW, Bilangan yang menunjukkan penurunan signifikan Apabila dibandingkan dengan 445 RW pada tahun 2017.
“Dengan jumlah penduduk yang bertambah dan persoalan yang semakin kompleks, Terdapat penurunan Nyaris 52 persen lebih, menurut saya ini hal yang luar Normal,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan penjelasan mengenai integrasi teknologi dalam proses pemetaan Daerah-Daerah tersebut. Penggunaan Gambaran satelit dilakukan Kepada memberikan gambaran Rasional terhadap kondisi fisik di lapangan.
“Pendataan langsung di lapangan kami kalibrasi dengan metodologi Gambaran satelit, sehingga hasilnya lebih Seksama,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Proses Pembuktian terhadap ribuan RW lainnya akan Lalu dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta Serempak BPS Kepada memperbarui basis data. Upaya ini menjadi landasan strategis dalam merancang program intervensi sosial dan infrastruktur di masa mendatang.
