Salah satu hal yang menonjol dalam politik luar negeri Indonesia di Dasar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah kedekatannya dengan Amerika Perkumpulan. Sejumlah keputusan sudah dihasilkan di antara kedua negara. Tapi, Tak Segala disambut positif.
Mengenakan setelan jas berdasi, Prabowo terlihat sedang menghubungi seseorang dengan gawai yang dia genggam di tangan. Dia menghidupkan loudspeaker dan perbincangan pun terjadi.
Orang yang menjadi Musuh bicaranya ialah Donald Trump. Prabowo mengucapkan selamat atas terpilihnya Trump setelah mengalahkan Kamala Harris dalam Pilpres Amerika Perkumpulan 2024.
Prabowo bahkan Berbicara akan menyusul Trump di manapun lokasinya. Tetapi, agenda kenegaraan yang sedang Prabowo jalankan seketika menyurutkan niat tersebut.
Dalam percakapan yang relatif singkat itu, Sekeliling Nyaris tiga menit, Prabowo terlihat beberapa kali tersenyum dan tertawa, terlebih Demi Trump melontarkan pujian kepadanya.
Trump menyebut Prabowo adalah sosok yang terhormat, dan dia memberikan apresiasi Tertentu terhadap apa yang telah Prabowo Letih di Indonesia.
Kemampuan berbahasa Inggris Prabowo turut disinggung Trump sebagai hal yang mengesankan.
Prabowo lantas membalasnya dengan pengakuan bahwa dia pernah menghabiskan pendidikan militer di Amerika Perkumpulan—tepatnya di Fort Bragg dan Fort Benning—pada 1980-an.
Jelang akhir obrolan, kedua pemimpin negara saling bertukar janji. Tentang Cita-cita Trump Buat menyambangi Indonesia. Tentang Prabowo yang diminta mengontak Trump kapanpun waktunya. Tentang Prabowo yang bersedia kembali berjumpa dengan menantu Trump, Jared Kushner.
Berjarak setahun lebih dari momen itu, di hadapan para delegasi negara-negara yang terlibat dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), Trump menyebut nama Prabowo di sela-sela pidatonya.
Bagi Trump, Prabowo merupakan pemimpin yang cerdas serta Handal.
“Saya Tak mau melawannya,” ucap Trump.
“Apakah kalian pikir akan mudah berurusan dengannya?”
Berturut kena Hajar: Dari tarif dagang Tiba BOP
Di balik pujian maupun testimoni yang meluncur dari keduanya, apa yang mereka sepakati di ranah formal Malah menuai tekanan publik.
Kendati ditentang sejak Tetap dalam tahap pembicaraan, pemerintah Indonesia tetap bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Donald Trump.
Dewan Perdamaian adalah Perhimpunan Global—beranggotakan sejumlah negara—yang bertujuan menyelesaikan isu Palestina dan Israel, termasuk proses rekonstruksi hingga stabilisasi di Gaza.
Kritik yang berkorelasi mengenai keanggotaan ini ialah Indonesia dipandang Tak Kembali memegang prinsip dalam mendukung kedaulatan penuh Buat Palestina.
Selain itu, iuran per Member yang dikabarkan mencapai US$1 miliar kian menebalkan masalah, terlebih pemerintah tengah beradu dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma, Menonton desain Dewan Perdamaian begitu hierarkis dengan peran Amerika Perkumpulan yang mendominasi. Menurut Waffaa, Dewan Perdamaian tak ubahnya alat politik Amerika Perkumpulan dalam memuluskan kepentingan mereka di Kawasan Teluk.
Indonesia sendiri, sebetulnya, Tak dalam posisi yang wajib turut berpartisipasi. Dengan bergabung, Indonesia diprediksi Tak leluasa bergerak.
“Ketika Indonesia sudah berada di dalam [keanggotaan], itu akan lebih susah menyampaikan aspirasi, atau memengaruhi keputusannya [Dewan Perdamaian]. Jadi, ini akan menjadi Perhimpunan yang sulit dinavigasi,” papar Waffaa kepada BBC News Indonesia, Rabu (15/4).
Beda Dewan Perdamaian, beda pula persoalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Perkumpulan.
Dalam perjanjian yang ditandatangani Februari silam, ekspor dari Indonesia ke Amerika Perkumpulan dikenai tarif resiprokal 19%, kecuali Buat produk-produk tertentu yang akan menerima tarif timbal balik 0%. Tarif 19% merupakan hasil negosiasi berbulan-bulan, setelah sebelumnya angkanya di 32%.
Di sisi lain, Tetap mengacu kesepakatan ini, Indonesia bakal membebaskan tarif bea masuk produk Amerika Perkumpulan. Sekeliling lebih dari 99% produk Amerika Perkumpulan yang dikirim ke Indonesia—dari pertanian, kesehatan, Tiba bahan kimia—Tak diterapkan tarif masuk.
CELIOS, lembaga think tank ekonomi, berpendapat kesepakatan tarif dengan Amerika Perkumpulan amat menyudutkan Indonesia.
Konsekuensi yang berpeluang terjadi, ambil Teladan, yakni banjir impor produk pangan, teknologi, Tiba minyak maupun gas yang Pandai menekan neraca perdagangan sekaligus pembayaran. Alhasil, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Perkumpulan melemah.
Lewat, sektor industri di dalam negeri terancam sempoyongan dengan ketiadaan transfer teknologi berkualitas. Ditambah Kembali penghapusan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) menyasar sektor serta produk tertentu—yang Dapat mendorong negara lain menerapkan langkah serupa.
Kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Perkumpulan dinilai sebagai “sesuatu yang membahayakan rakyat,” ucap pengajar Interaksi Global di Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah.
Pasalnya, “Segala sumber daya kita seperti diberikan ke Amerika Perkumpulan,” imbuhnya.
“Dan ini efeknya akan terasa langsung terhadap rakyat,” tegasnya Demi diwawancarai BBC News Indonesia, Rabu (8/4).
Sementara baru-baru ini, bertepatan dengan perjumpaan kedua negara dalam rangka kerja sama pertahanan, ramai penolakan ihwal proposal akses udara bagi pesawat militer Amerika Perkumpulan (blanket overflight access). Kementerian Luar Negeri mengungkapkan ide itu berasal dari pemerintah Amerika Perkumpulan.
Pemerintah Indonesia mengaku Tetap mengkaji secara intensif permintaan Amerika Perkumpulan seraya menggaris bawahi bahwa kedaulatan negara ditempatkan di urutan paling atas dalam pertimbangan pengambilan kebijakan.
Berkaca dari ketentuan yang dipraktikkan di beberapa negara, pesawat militer Amerika Perkumpulan, tatkala akses udara diizinkan, dapat bebas keluar serta masuk ke Distrik bersangkutan hanya bermodal pemberitahuan.
Pada kondisi yang spesifik, militer Amerika Perkumpulan Dapat memanfaatkan pangkalan udara suatu negara Buat keperluan operasional.
Dosen hukum Global di Universitas Indonesia, Aristyo Darmawan, melalui analisisnya, mengingatkan pemberian akses kepada pesawat militer Amerika Perkumpulan Pandai “mengurangi kewenangan Indonesia dalam memastikan keamanan udaranya.”
Yang lebih mengkhawatirkan, tulis Aristyo, adalah kemungkinan penggunaan area udara Indonesia Buat “tujuan respons krisis.”
“Yang mungkin berarti respons terhadap konflik yang terjadi di kawasan tersebut,” jelasnya.
“Hal ini menimbulkan bahaya serius bagi keamanan nasional Indonesia.”
Indonesia, Aristyo meneruskan, harus menjaga netralitas Distrik udaranya—sesuai kebijakan luar negeri yang independen.
Rekanan antara Indonesia dan Amerika Perkumpulan Tak lahir dalam semalam. Sejarah memperlihatkan Interaksi keduanya terbentuk lewat kebutuhan Buat saling memenuhi kepentingan satu serta lainnya.
Tetapi, di antara garis batas yang memisahkan kepentingan-kepentingan tersebut tak jarang—atau mungkin selalu—dibarengi dengan konsekuensi yang Tak sedikit, yang jejaknya Dapat ditemukan Tiba sekarang.
Di Dasar ‘Perang Dingin’
Ketika pemerintahan Amerika Perkumpulan berganti pemimpin dari Harry Truman ke Dwight Eisenhower, awal 1950-an, muncul ketakutan Indonesia bakal menjadi salah satu front komunis terbesar di Asia Tenggara—bahkan dunia.
Bagi pemerintah Amerika Perkumpulan, Terdapat sejumlah Dalih yang melatarbelakangi itu: luas Distrik, populasi, serta cadangan sumber daya alam yang melimpah.
Ditambah, rezim sebelumnya, ketika Truman menjabat, dikritik habis-habisan lantaran dipandang gagal mencegah China dari “pelukan” komunisme, pada 1949.
Satu Kembali yang Membangun Amerika Perkumpulan waswas: Sukarno.
Kala itu, Sukarno memutuskan Indonesia Tak memihak blok manapun: Barat atau Timur. Indonesia mengambil langkah Buat Independen.
Menurut Amerika Perkumpulan, sikap Independen inilah yang menyimpan daya ledak. Asumsinya: Tak memihak sama dengan memihak Golongan Timur—komunis.
Apalagi dalam beberapa kesempatan, Sukarno—di balik netralitas tersebut—Malah cenderung mendekat ke Timur, klaim Amerika Perkumpulan.
Pada 1955, Sukarno mengambil perhatian di tengah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, yang didatangi negara-negara nonblok.
Sukarno adalah orator ulung yang piawai membakar semangat Kaum. Pesan-pesan populis yang termuat di pidatonya kerap bernuansa sosialis dan disukai masyarakat dalam negeri.
Dengan posisi Sukarno sedemikian Macam-macam, maka Amerika Perkumpulan melihatnya sebagai bentuk ancaman. Kehilangan Indonesia di Asia Tenggara ke spektrum politik Kiri bakal merugikan Amerika Perkumpulan yang sedang membangun kekuatan.
Upaya menjegal pengaruh Sukarno lantas ditempuh Amerika Perkumpulan melalui badan intelijen mereka, Central Intelligence Agency (CIA).
Demi Pemilu 1955 berlangsung, CIA mencoba memanipulasi prosesnya dengan—secara Tenang-Tenang—memberikan US$1 juta kepada Masyumi, partai Islam sekaligus antikomunis, merujuk Four Who Dared: The Early Years of the CIA (2006) karangan Evan Thomas.
Langkah CIA gagal total. Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih posisi empat nasional, dengan enam juta Bunyi, di Dasar PNI, NU, dan Masyumi. Bersamaan itu, Sukarno pun muncul lebih kuat dibanding sebelumnya.
Tak berhenti, Amerika Perkumpulan Lanjut mencari celah serta kesempatan.
Kali ini berwujud Golongan pemberontak di beberapa daerah yang dimotori para kolonel TNI yang Tak puas dengan Langkah Sukarno memerintah.
Amerika Perkumpulan Menonton Kesempatan emas Buat menuntaskan misinya: Sukarno.
Mereka berpikir bahwa kolonel-kolonel militer yang membangkang dan membangun kekuatannya sendiri adalah pintu masuk yang strategis dalam mengurus masalah di Indonesia, catat Kenneth Conboy dan James Morrison lewat risetnya yang dibukukan, Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958 (2018).
Amerika Perkumpulan pun memasok persenjataan—juga finansial—kepada dua Golongan: Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Kembali-Kembali, keputusan Amerika Perkumpulan Tak membuahkan hasil.
Nasib PRRI dan Permesta Tak bertahan Pelan. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun sejak mereka mengobarkan perlawanan, TNI, di Dasar komando AH Nasution, berhasil meredam gerak-geriknya. Ini sudah mencakup penangkapan pilot Amerika Perkumpulan, Allen Pope, yang dituduh hendak mengebom kampung di Ambon, Maluku.
Penangkapan Pope turut membongkar keterlibatan intens Amerika Perkumpulan di pemberontakan PRRI dan Permesta.
Memasuki Dasa warsa 1960, pengaruh Sukarno, yang cenderung mendekat ke PKI, kian kokoh.
PKI, di waktu yang sama, menjelma kekuatan politik besar di Indonesia, dengan total keanggotaan Formal menyentuh tiga juta orang—belum termasuk organisasi yang terafiliasi ke mereka seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), atau Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).
Hitung-hitungan tiga juta orang ditulis oleh sejarawan Geoffrey B. Robinson lewat bukunya bertajuk The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66 (2018).
Nomor tersebut menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet.
Situasi Demi itu, tak pelak, membikin Washington cemas.
Maka, tentara dan pemerintah Amerika Perkumpulan bersekutu dalam rangka membangun kemitraan antikomunis, mengutip Kitab The Jakarta Method (2020) yang disusun Vincent Bevins.
Indikatornya terlihat, contohnya, melalui pengiriman tentara Indonesia Buat mempelajari taktik operasi, intelijen, dan logistik ke Amerika Perkumpulan. Per 1962, berdasarkan The Jakarta Method, terdapat lebih dari 1.000 tentara yang menuju ke basis militer di Amerika Perkumpulan, mayoritas di Fort Leavenworth, sehubungan kegiatan pelatihan.
Dinamika politik antara TNI, PKI, dan Sukarno berubah ketegangan serta memuncak pada September 1965 dengan pembunuhan enam perwira tinggi di tubuh militer, salah satunya Ahmad Yani, yang Demi itu menjabat Panglima TNI Angkatan Darat (TNI AD).
Militer Lewat bereaksi dengan menjadikan PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal dan turut menuduh mereka hendak mengudeta pemerintahan Sukarno, menurut analisa John Roosa di Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia (2006).
Perburuan orang-orang Kiri, serta yang terhubung ke PKI, dijalankan secara besar-besaran Tak Pelan setelahnya.
Di sinilah Amerika Perkumpulan punya kontribusi yang Tak sedikit.
Oktober 1965, mengutip The Jakarta Method, kantor CIA di Bangkok, Thailand, menyuplai persenjataan kepada kontak militernya di Jawa Tengah “Buat digunakan melawan PKI,” bersamaan dengan persediaan medis yang bakal dikirim dari kantor yang sama.
Tak Sekadar senjata dan obat-obatan, CIA memberikan elemen lain yang begitu Krusial: informasi.
“Anda Tak membutuhkan persenjataan yang sangat canggih Buat menangkap Kaum sipil yang Nyaris Tak memberikan perlawanan. Tetapi, bagi tentara [Indonesia], yang Betul-Betul dibutuhkan adalah informasi,” papar Bevins, penulis The Jakarta Method.
Analis CIA membantu pihak Kedutaan Besar Amerika Perkumpulan menyusun daftar yang memuat nama-nama yang termasuk Member atau diduga PKI. Jumlahnya ribuan. Daftar ini diserahkan kepada tentara sehingga dapat dibunuh dan dicoret, terang Bevins.
Seorang pejabat Kedubes Amerika Perkumpulan di Jakarta mengatakan bahwa daftar itu “Betul-Betul membantu tentara.”
“Mungkin saya Mempunyai banyak darah di tangan saya. Tapi, itu bukan hal yang sepenuhnya Tak baik,” tegasnya.
Ini kali ketiga sepanjang sejarah Demi taktik “pembuatan daftar komunis” dirumuskan oleh intelijen Amerika Perkumpulan dan pejabat kedutaan besar, sebut Bevins. Yang pertama di Guatemala (1954). Kedua di Iran (1963).
Skala kerusakan di Indonesia melampaui apa yang sudah terjadi di dua negara sebelumnya.
Distribusi daftar “orang komunis,” Jernih Saskia Wieringa dalam Propaganda and Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2018), dibarengi dengan gencarnya militer memproduksi proganda Tak baik terhadap PKI; bahwa mereka menyiksa jenderal TNI secara sadis dan telah menyiapkan kuburan massal bagi orang-orang yang akan mereka bunuh.
Pembantaian massal 1965 mengantarkan sosok jenderal bernama Soeharto mengambil alih kekuasaan.
Dalam sebuah kabel rahasia, CIA mengaku sudah mengetahui sosok Soeharto setidaknya sejak September 1964.
Di situ, CIA menyatakan Soeharto sebagai salah satu jenderal militer yang dianggap “bersahabat” dengan kepentingan Amerika Perkumpulan dan antikomunis. Kabel tersebut juga mengajukan gagasan ihwal koalisi militer dan sipil antikomunis yang Pandai merebut kekuasaan dari rezim sebelumnya.
Di era Soeharto, Interaksi Indonesia dan AS begitu mesra.
Pada Mei 1967, sebuah laporan internal Amerika Perkumpulan mengatakan rezim Soeharto berupaya mendorong perusahaan-perusahaan Barat Buat ke Indonesia melalui penyusunan undang-undang investasi asing baru, selain penandatanganan kesepakatan konsesi dengan perusahaan minyak, tambang, Tiba kayu.
Perusahaan pertama yang memperoleh karpet merah tersebut yakni Freeport, entitas bisnis asal Amerika Perkumpulan, yang dipasrahi pengelolaan tambang emas di Papua, mengacu Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia (2003) yang disusun Denis Leith.
Tiga tahun berselang, Mei 1970, menurut satu Arsip, Soeharto melawat ke Amerika Perkumpulan Buat bersua presiden kala itu, Richard Nixon. Ini kunjungan pertama Soeharto ke Amerika Perkumpulan selepas menjabat presiden. Pertemuan turut dihadiri penasihat keamanan Nixon, Henry Kissinger.
Selama kunjungan dua hari, Gedung Putih meyakinkan para pejabat—termasuk Soeharto—ihwal komitmen berkelanjutan mereka di Asia Tenggara.
“Dan berjanji Buat meningkatkan Sokongan militer menjadi US$18 juta agar Indonesia dapat membeli 15.000 senapan M-16,” terang Arsip itu.
Selain itu, Sokongan Amerika Perkumpulan juga bersifat soft power, yang bertujuan memengaruhi lewat persuasi dan budaya, salah satunya menggunakan beasiswa.
Periode 1950-1965, papar Farabi Fakih dalam bukunya, Authoritarian Modernization in Indonesia’s Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965) (2020), menandai masifnya Kategori Anggaran dari luar negeri, didominasi pemerintah Amerika Perkumpulan, Ford Foundation, dan lembaga-lembaga terafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Fulus itu dipakai Buat memperkuat institusi pemerintahan, kemitraan universitas, pengiriman Ahli, Tiba penyaluran Fulus pendidikan kepada mahasiswa.
Transfer serupa dilakukan negara-negara Blok Timur—China, Uni Soviet (Rusia), Ceko, hingga Jerman Timur—walaupun jumlahnya Tak sebesar yang disodorkan Amerika Perkumpulan.
Kalau ditotal, Sokongan finansial dari Amerika Perkumpulan ke Indonesia selama rentang periode tersebut mencapai US$800 juta.
Pengaruh Amerika Perkumpulan yang cukup dalam kepada Indonesia pada era Orde Baru tak jarang diganjar harga yang mahal.
Makalah bertajuk Learning from Past Policy (2021), yang disusun Sigit S. Nugroho dari Nanyang Technological University, menunjukkan demi mencegah Timor Leste menjadi Distrik dengan pengaruh komunis, Amerika Perkumpulan meminta Indonesia melakukan operasi militer pada pertengahan 1970. Hasilnya ialah krisis kemanusian selama berpuluh-puluh tahun setelahnya.
Indonesia, tak ketinggalan, disorot dunia Global lantaran keterlibatan mereka di sejumlah dugaan pelanggaran HAM berat seperti tragedi Santa Cruz.
Pascakejatuhan Soeharto, Interaksi Amerika Perkumpulan dengan Indonesia Tetap terjalin di Dasar presiden-presiden berikutnya. Setiap pemimpin Mempunyai pola kedekatan masing-masing, Tak terkecuali Prabowo yang tumbuh membawa status mantan tentara.
Interaksi yang (kelak) rumit
Kebijakan luar negeri di era Presiden Prabowo berpijak dengan pandangan dunia hari ini Tetap tersentralisasi kepada kekuatan besar (superpower), demikian ujar peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma. Kekuatan besar tersebut, salah satunya, mewujud di Amerika Perkumpulan.
Hasilnya berupa kecenderungan diplomasi luar negeri Indonesia yang bergerak ke Washington. Prabowo percaya bahwa memupuk Rekanan yang erat Berbarengan Amerika Perkumpulan merupakan resep signifikan guna menunjang keberhasilan bermacam ambisi besar di dalam negeri.
“Nah, strateginya beliau adalah yang ini, bagaimana kalau boleh nanti saya sampaikan, saya enggak terlalu setuju sebetulnya, apa yang dikenal sebagai appeasement,” sebut Waffaa.
“Dalam artian mencoba menyenangkan power-nya supaya kita [Indonesia] enggak kena Sasaran, kurang lebih begitu.”
Waffaa mencontohkannya dengan keputusan Indonesia Buat bergabung ke Dewan Perdamaian. Menurutnya, pilihan itu menggambarkan adanya “konsesi-konsesi” yang disepakati Berbarengan Amerika Perkumpulan—selaku inisiator—yang kemudian menggeser sedikit tradisi politik luar negeri Indonesia, terlebih dalam merespons isu Palestina.
Dari sisi Amerika Perkumpulan, Indonesia Dapat dibilang Tetap memegang titik yang strategis Buat urusan menghalau pengaruh negara besar lainnya di kawasan Asia.
“Amerika Perkumpulan punya kepentingan di Indonesia. Dia Ingin Indonesia Tak terlalu dekat dengan China. Sepertinya itu yang terlihat,” kata pengajar Interaksi Global di Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra.
Dalam perspektif Radityo, Prabowo “jauh lebih agresif” mendekat ke Amerika Perkumpulan. Prabowo, sambung Radityo, hendak menampilkan diri sebagai pemimpin kuat. Berada di satu Perhimpunan Berbarengan Amerika Perkumpulan—di Dasar pemerintahan Donald Trump—adalah caranya menuntaskan misi itu.
Sayangnya, sikap politik luar negeri Indonesia yang muncul dalam beberapa waktu belakangan telah menyebabkan Pengaruh yang begitu terasa.
Tatkala Amerika Perkumpulan dan Israel menggempur Iran, sikap Indonesia seolah Arang-Arang—Tak mengutuk aktor di balik serangan tersebut. Radityo berpendapat ketidakjelasan ini membikin Iran berpikir bahwa Indonesia masuk ke gerbong Amerika Perkumpulan.
“Indonesia mau nawarin apa saja enggak akan Dapat, enggak akan tembus,” tandas Radityo.
“Sementara [negara] yang lain, yang posisinya Jernih atau posisinya bahkan Dapat kontra dengan Amerika Perkumpulan, mereka Dapat menawarkan mediasi atau bahkan mendapatkan keleluasaan [untuk] kapalnya Dapat dengan mudah lewat [dari Selat Hormuz].”
Pola kedekatan semacam ini dijumpai pula di era kepemimpinan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Bedanya, pemerintahan Jokowi dianggap lebih merapat ke China dengan tujuan pemenuhan hilirisasi, pembangunan, hingga pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
Yang tampak terang: perdagangan sekaligus Pemanfaatan komoditas nikel.
Mengutip pernyataan dosen Interaksi Global di Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah, kebijakan politik luar negeri Bagus di era Jokowi maupun Prabowo sama-sama mengkhawatirkan.
“Harusnya Indonesia siapa pun presidennya harus punya bargaining position. Dengan siapa pun itu. Apa itu bargaining position?” tanya Tia.
“Kita harus mutualism. Engkau kasih apa ke kita, kita kasih apa ke Engkau. Kalau Pak Prabowo ke Trump, saya kasih Segala. Jokowi juga begitu. Sama China Tiba dikasih akses langsung ke nikel kita.”
Presiden Prabowo menegaskan politik luar negerinya Tak memihak kepada kubu tertentu, Barat atau Timur.
Dia menambahkan bahwa Indonesia tetap menganut politik bebas aktif. Segala tindakan ditempuh Buat kepentingan masyarakat luas.
“Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif, tapi non aligned. Kita Tak akan ikut pakta militer mana pun, saya katakan,” terangnya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, awal Februari kemarin.
“Filosofi luar negeri saya adalah seribu Sahabat terlalu sedikit, satu Musuh terlalu banyak, apalagi satu musuh. Itu garis kita.”
Dalam konteks keputusan luar negeri yang panen kritik, terkhusus berkaitan dengan Amerika Perkumpulan, pemerintah mengaku sudah merumuskannya secara penuh perhitungan.
Pemerintah mengatakan di kasus Dewan Perdamaian, misalnya, pilihan Indonesia Buat bergabung didasari keyakinan betapa hal itu dapat menghentikan serangan ke Palestina secara konkret.
Ahli Interaksi Global dan pendiri lembaga penelitian Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, punya pemahaman yang berbeda. Dia mengungkapkan kedekatan Indonesia dengan Amerika Perkumpulan Membangun arah politik bebas aktif seperti tereduksi.
Pertama, Indonesia Malah Tak bebas manakala “mengikat diri” ke perjanjian dagang Berbarengan Amerika Perkumpulan maupun bergabung dalam Dewan Perdamaian.
“Tanpa Dalih yang Jernih serta dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa keberadaannya di sana Tak merugikan Indonesia,” terang Dinna ketika dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (8/4) silam.
Yang kedua, sehubungan keaktifan, Indonesia “Tak punya posisi selain menunggu Amerika Perkumpulan,” imbuh Dinna.
Prinsip bebas serta aktif yang menjadi Panduan politik luar negeri Indonesia, mengacu argumen Dinna, “Jernih selalu Tetap relevan” dalam menghadapi turbulensi di level Dunia.
“Tapi, oleh rezim sekarang dibikin Tak relevan karena politik luar negeri hanya sebagai sikap dan perspektif presiden,” tuturnya.
“Dan presidennya sangat khawatir dengan perspektif Amerika Perkumpulan pada Indonesia.”
Interaksi Indonesia dan Amerika Perkumpulan, ke depan, diproyeksikan berjalan rumit. Pasalnya, Amerika Perkumpulan, dengan Pembangunan Rekanan yang sekarang, berada dalam posisi yang bakal Lanjut “meminta” lebih kepada Indonesia.
“[Negara] superpower akan minta Kembali. Itu kelihatan tendensinya sekarang ketika Amerika Perkumpulan banyak menuntut dari NATO, banyak menuntut dari Jepang, banyak menuntut dari ally-nya sendiri Buat membantu perang yang dia lakukan di Iran, contohnya,” papar peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma.
“Yang enggak terlalu dekat malah Normal-Normal saja.”
